Panennews.com – Dunia saat ini sedang dihadapkan pada krisis pangan akibat kondisi geopolitik dunia dan dampak perubahan iklim.
Setiap negara fokus untuk menyediakan kebutuhannya masing-masing sehingga persaingan ketat untuk mengimpor dari negara sentra produksi.
Maka karena itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan Indonesia harus mampu swasembada, bahkan menyiapkan diri untuk menjadi lumbung pangan bagi dunia.
Amran optimistis misi tersebut bisa dilaksanakan karena Indonesia memiliki lahan potensial yang belum tergarap maksimal.
“Ada 10 juta hektare lahan berupa rawa yang bisa kita sulap menjadi lahan produktif. Kalau kita bisa tambahkan itu, indonesia bahkan bisa menjadi lumbung pangan dunia,” tegas Amran saat hadir sebagai pembicara “Simposium Geopolitik dan Geostrategis Global Serta Pengaruhnya Terhadap Indonesia Tahun 2023” di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Sabtu (04/11/2023).
Untuk bisa swasembada, pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Amran menyebutkan, modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.
“Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ,” ujarnya.
Selain itu, Amran turut menyebutkan persoalan pupuk juga menjadi salah satu yang menjadi perhatiannya. Saat ini, penggunaan kartu tani kurang efektif karena banyak petani yang tidak bisa menggunakannya.
“Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi,” sebutnya.
Lebih jauh, Amran pun mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan membutuhkan kebijakan yang tepat. Bila penanganannya salah, maka akibatnya akan fatal.
“Pertanian kita tidak akan maju bila kita menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Maka banyak peraturan yang harus kita bongkar agar semua bisa bergerak lebih cepat,” tutur Amran.
