Panennews.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi kendaraan (mobil) listrik.
Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.
Gobel mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah karena mereka lah yang sebenarnya paling berhak dibantu.
“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” ujar Gobel, Selasa (16/05/2023).
Selain itu, Gobel juga mengatakan pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan.
Maka dari itu, tegasnya, Pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.
Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” tandas Gobel.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan.
Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp 24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.
Sementara itu, Gobel mengaku ia selalu menerima pengaduan dari para petani yang mengadu sulit mendapatkan pupuk saat masa tanam.
Namun, saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut.
Selain teknis dan edukasi, pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN juga disebut tidak kalah penting. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa.
“APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju,” tutupnya.
