Panennews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan termasuk melalui penelitian untuk pemberdayaan nelayan dan pengelolaan pesisir untuk penguatan program-progam berbasis ekonomi biru yang sudah dirancang.
“Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil telah menjadi prioritas dalam setiap kebijakan KKP. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan,”. Ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara bertajuk Sinegeri dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Pesisir untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Laut di Gedung Mina Bahari III KKP, Selasa (11/10/2022).
Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka peluncuran hasil kajian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) dan Yayasan Pesisir Lestari terkait praksis dan implementasi Undang-Undang Pemberdayaan Nelayan dan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di 7 lokasi. Selain itu, acara ini juga dilaksanakan untuk menjaring sinergi dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola perikanan yang lebih terukur, lebih mensejahterakan, lebih berkeadilan, dan berkelanjutan.
Adapun Menteri Trenggono menambahkan, KKP memiliki lima program ekonomi biru yang implementasinya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan kecil. Program-program tersebut juga dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan di antaranya terpeliharanya kelestarian kawasan mangrove, terumbu karang, hingga padang lamun.
Kelima program ekonomi biru itu meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan, penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program penyelesaian sampah laut.
“Atas dasar proses evaluasi serta hasil kajian komprehensif atas tantangan dan peluang yang ada, KKP menyiapkan roadmap Ekonomi Biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program utama untuk memastikan laut tetap sehat dan menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya, serta menciptakan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir dan para nelayan,”. Ungkap Trenggono.
Sementara itu, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa mendukung Pemerintah Indonesia, khususnya KKP untuk mengimplementasikan kebijakan Sustainable Ocean Economy (SOE) atau yang sering juga disebut Sustainable Blue Economy. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi aset kelautan dan perikanan yang sangat tinggi nilainya. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi COVID-19.
“Pendekatan sustainable ocean economy atau sustainable blue economy tentu saja harus paralel dan berjalan harmonis dengan semangat kita semua untuk mewujudkan aspek keadilan sosial (social justices) dan keadilan ekologis (ecological justices),”. Ungkapnya.
