Delegasi Indonesia Sampaikan Usulan Program Twin Quarantine Port Dalam Pertemuan RI-RRT di Labuan Bajo

oleh -14 views
Para peserta pertemuan tingkat tinggi pemerintah Indonesia- RRT di Labuan Bajo
Para peserta pertemuan tingkat tinggi pemerintah Indonesia- RRT di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT (Foto : Istimewa)

Panennews.com – Salah Satu delegasi Indonesia pada pertemuan keempat Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama atau High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) Pemerintah Republik Indonesia dan Repblik Rakyat Tiongkok ( RRT ) mengusulkan program yang disampaikan mengenai Twin Quarantine Port.

Usulan itu disampaikan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M. Panggabean demi memperlancar akses pasar komoditas pertanian dan perikanan Indonesia.

Untuk diketahui pertemuan tingkat tinggi dan Mekanisme Kerja Sama atau High Level Dialogue dan Cooperation Mecanism (HDCM) keempat Indonesia-China di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT 18-20 April 2024

“Pada kesempatan pertemuan dialog tingkat tinggi ini, kami sudah menyampaikan beberapa poin soal isu kerja sama terkait akses pasar ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok. Isu paling utama yaitu terkait usulan program Twin Quarantine Port. Indonesia di PIK (Pondok Indah Kapuk) 2 dengan konsep dry port dan Tiongkok di Xiamen. Selain itu, juga usulan penguatan kerja sama untuk pelabuhan ekspor ikan di Tual, Maluku,” kata Sahat di sela-sela menghadiri HDCM Ke-4 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4/2024) sore.

Alasan pengusulan pelabuhan tersebut karena Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sudah melebihi kapasitas sebagai tempat pemasukan komoditas dari Tiongkok salah satunya. Oleh karenanya, perlu usulan tempat pemasukan lain. Hal demikian untuk memperlancar arus barang dan layanan karantina.

Baca Juga :   Barantin : Ekspor Ikan Arwana Punya Efek Bagi Ekonomi Masyarakat

“Usulan program tersebut setelah kami mempertimbangkan penerapan mekanisme pengawasan yang meliputi pre-border, dan post-border. Mekanisme pre-border akan terdampak terhadap percepatan layanan karantina di border. Hal ini juga akan mempersingkat waktu timbun peti kemas atau dwelling time di pelabuhan,” jelas Sahat.

Sahat lebih memerinci untuk implementasi metode pre-border berupa penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana karantina sesuai standar dan regulasi kedua negara.

“ Standar tindakan karantina yang disepakati kedua negara agar tidak bertentangan dengan regulasi masing-masing negara; harmonisasi regulasi, standar, sistem dan dokumen pemeriksaan bersama dan penerapan dokumen elektronik secara bertahap ,” jelas Sahat.

Isu Akses dan Hambatan Persyaratan SPS

Selain menyampaikan isu utama, Barantin juga menyampaikan beberapa isu akses pasar dan hambatan persyaratan Sanitari dan Fitosanitari (Sanitary and Phytosanitary/SPS) ekspor ke Tiongkok. Adapun hambatan yang masih ada untuk komoditas, di antaranya sarang burung walet, tepung ikan, dedak gandum, ikan hias, hewan aquatik hidup konsumsi, minyak ikan, santan beku, teripang, lobster, dan lainnya.

“Hasil audit GACC masih ada yang perlu perbaikan untuk beberapa komoditas ekspor (Indonesia), seperti santan beku. Kami menunggu perbaikan dari pihak eksportir untuk disampaikan kembali ke GACC. Kami juga menyampaikan untuk persyaratan ekspor sarang burung walet supaya kadar nitritnya bisa lebih dari 30 ppm. Berdasarkan persyaratan CODEX itu dapat ditoleransi hingga 80 ppm,” papar Sahat.

Baca Juga :   NTB Pengekspor Tembakau, Gubernur: Perlu Industrialisasi

Indonesia melalui Barantin juga mengusulkan peluang pengembangan pasar ekspor untuk komoditas lainnya. “Beberapa peluang pengembangan ekspor komoditas (Indonesia) lainnya ke Tiongkok, yaitu mangga, melon, durian, ceker ayam segar, keju, dan kuda laut,” tambahnya.

Sahat berharap melalui dialog tingkat tinggi ini, hambatan ekspor komoditas pertanian dan perikanan Indonesia ke Tiongkok dapat segera teratasi.
Prioritas pembahasan dalam HDCM Ke-4 ini, yaitu Ketahanan dan Hilirisasi Pangan; Kelautan dan Maritim, Ketahanan dan Transisi Energi, Kerja Sama Global Maritime Fulcrum (GMF) dan Belt and Road Initiative (BRI), Kesehatan, Talenta, Teknologi, Research and Development; Produk Halal, Unggulan, dan UMKM, Pertahanan dan Keamanan; Isu Regional dan Internasional, serta 10th World Water Forum.

HDCM Ke-4 ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.