Panennews.com – Tingginya harga dan kelangkaan pupuk menjadi permasalahan klasik yang berlarut-larut di dunia pertanian.
Tak ayal, hal itu menjadi sorotan tajam dari Komisi IV DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa Timur, Jumat (17/11/2023).
Usai kunjungan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan perlu adanya evaluasi menyeluruh dari Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap pupuk subsidi maupun non-subsidi dari segi anggaran, ketersediaan, hingga tata kelola.
“Pertama, pupuk subsidi harus ditambah anggarannya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat diikuti dengan tata kelola yang baik. Jadi harus ditambah tapi kalau tidak baik tata kelolanya, masih amburadul, banyak penyelewengan, pengawasannya tidak bagus pun juga percuma. Hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian menikmati,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Mengingat, tegas Anggia, pupuk merupakan komoditas yang benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari para petani.
Apalagi, dirinya menyayangkan bahwa ketersediaan yang ada selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk subsidi.
“Ketersediaannya hanya seperempat persen saja dari kebutuhannya. Meski sudah ditambahin kemarin tahun lalu Rp25 Triliun sekarang Rp26 Triliun, tetapi tetap saja kebutuhannya masih kurang,” tandasnya.
Solusi selanjutnya dari Legislator Dapil Jawa Timur VI ini agar Kementan bersama segenap perusahaan pupuk nasional seperti halnya Petrokimia didorong untuk menyediakan pupuk non subsidi yang harganya juga dapat terjangkau oleh masyarakat bawah utamanya kalangan petani.
“Permintaan dari Komisi IV adalah mendekatkan agen atau kios ke masyarakat atau petani. Kita minta setiap tahun, tahun ini 1000 sampai 1500 kios yang bisa disediakan oleh pupuk Indonesia supaya mendekatkan pupuk itu kepada petani,” seru Anggia.
Selain itu, Petrokimia juga diminta untuk kerja sama dengan Kementan menyediakan pupuk non subsidi yang harganya terjangkau oleh petani.
Bahkan, perlu penambahan jumlah kios pupuk, sehingga jalur distribusi pupuk tidak panjang yang berdampak pada akses ke petani
