Panennews.com – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah meresmikan Teluk Jukung, di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB sebagai sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Lobster pada Maret 2022 lalu.
Penetapan Kampung Lobster ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kampung budidaya lobster yang terkoneksi dengan sarana budidaya dan sarana pendukung lainnya.
Selain itu, hubungan antara pelaku budidaya dan mekanisme pasar juga bisa terkoneksi dengan baik, sehingga ke depannya diharapkan mampu meningkatkan produksi budidaya lobster yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya lobster.
Namun sayangnya kelanjutan dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan ini hingga kini tidak jelas.
Bahkan Pemprov NTB melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempertanyakan kelanjutan pembangunan kampung lobster di Teluk Jukung Telong-Elong, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang diprogramkan bersama dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menjelaskan koordinasi KKP melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perikanan Pulau Lombok di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sebagai pengelola kampung lobster sangat minim.
Sehingga, menurut Muslim, belum diketahui pasti perkembangannya dan rencana pengembangan selanjutnya.
“Sampai hari ini orang Kementerian Kelautan tidak pernah koordinasi dengan kami, seperti apa progres kampung lobsternya. Dulu mau bahas masterplan, sampai hari ini ndak ada informasi pasti,” kata Muslim.
Ia juga menyatakan, pihaknya tidak mengetahui persis seperti apa dukungan penganggaran oleh KKP untuk pengembangan kampung lobster. Seharusnya, menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah intens dilakukan, apapun perkembangannya.
Ditambahkan, sebagai semangat mendukung program bahari yang dihajatkan untuk masyarakat banyak, Pemprov NTB memberikan lahan seluas 1,3 hektar lebih, di atasnya berdiri bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pengelolaan kampung lobster.
“Saya tidak faham, apa anggarannya, tidak ada dikoordinasikan. Kita punya lahan 1,3 hektar lebih di sana. Seharusnya ada progresnya, kalau belum pasti bisa ambil lagi,” kata Muslim.
