Panennews.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan, sesuai dengan arahan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengendalian Inflasi Balinusra, pemerintah daerah di Bali harus melaksanakan 6 upaya pengendalian inflasi.
Ke-enam upaya tersebut diantaranya operasi pasar, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dan Subsidi transportasi dari APBD.
Lebih lanjut, Koster menyampaikan, isu strategis yang perlu diwaspadai, yakni penurunan pasokan beras dan produksi hortikultura, peningkatan wisatawan menjelang libur akhir tahun, kenaikan harga BBM non subsidi, serta tingginya permintaan canang sari pada bulan Desember 2022 menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Menurutnya permasalahan inflasi volatile food dapat terkendali sepanjang suplai bahan pangan tersedia dan mata rantai distribusi dapat dipersingkat. Oleh karenanya diperlukan peran Perumda sebagai offtaker untuk memotong biaya distribusi sejak dari petani atau pemasok hingga ke konsumen.
“Rencananya memperkuat peran Perumda Provinsi sebagai offtaker untuk pengadaan pangan di level provinsi”, jelasnya, Sabtu, (17/12/2022) di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Koster juga menekankan kembali perlunya kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan produk pangan lokal dalam rantai pasok Provinsi Bali seperti beras Tabanan.
“Guna meningkatkan produksi beras Tabanan, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas penggilingan gabah di Tabanan. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali juga siap mendukung realisasi BTT dari kota atau kabupaten untuk pengendalian inflasi”, pungkas Koster.
