Panennews.com – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor sapi susu perah jika pemerintah serius memberdayakan peternak lokal.
Menurutnya, langkah prioritas pemerintah seharusnya diarahkan pada pengelolaan produksi nasional dengan lebih baik, bukan malah bergantung pada produk impor.
“Pemerintah sebenarnya cukup memberdayakan peternak lokal. Contohnya di Boyolali, minggu lalu puluhan ribu ton susu, sekitar 50 ribu ton, terbuang sia-sia karena tidak ada pengaturan penyerapan produksi nasional yang memadai,” ujar Sidot di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Lebih lanjut, Dirinya menyoroti bahwa ketergantungan terhadap impor sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa harga produk impor lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. Namun, ia menilai argumen ini tidak sepenuhnya tepat dan justru merugikan peternak lokal.
“Kalau pemerintah berpihak kepada rakyat, seharusnya jangan hanya bicara soal harga. Di sinilah peran subsidi pemerintah untuk menekan harga produksi dalam negeri. Jadi ketika masyarakat membeli, harganya tetap terjangkau,” jelasnya.
Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengungkapkan adanya indikasi mafia pangan dan manipulasi data yang turut mempengaruhi kebijakan impor.
Adapun Ia menilai regulasi yang lebih tegas diperlukan agar peternak lokal mendapat perlindungan dan tidak kalah bersaing dengan produk impor.
“Harga faktor produksi seperti pakan ayam, pupuk, dan lainnya sangat tinggi di Indonesia, berbeda dengan luar negeri yang infrastrukturnya lebih murah. Pemerintah harus mengatur ini. Dengan kebijakan dan anggaran yang tepat, peternak lokal bisa lebih sejahtera,” imbuhnya.
Terakhir, ia mengingatkan pentingnya pemerintah untuk fokus pada kesejahteraan petani dan peternak dengan mengatur harga faktor produksi, seperti pupuk dan pakan ternak. Langkah ini, sebutnya, diharapkan dapat membuat produk lokal bersaing secara sehat dengan produk impor.
Dengan program unggulan Presiden Prabowo yang mencanangkan makan bergizi gratis, Sidot berharap pemerintah benar-benar memprioritaskan produksi nasional agar program ini mendukung kemandirian pangan di Indonesia.
“Lebih baik pemerintah membantu rakyatnya sendiri daripada membantu oknum-oknum yang bermain di harga pangan. Ini lebih mulia dan membawa manfaat nyata bagi bangsa,” legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat II itu.
