Panennews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan fokus kementeriannya di tahun 2024.
Adapun itu yakni melanjutkan pelaksanaan program-program prioritas berbasis ekonomi biru. Program tersebut dikebut pelakasanaannya untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
“Kita bicara bukan hanya penangkapan, hasil laut dan sebagainya tapi juga mengelola ruang laut. Kemudian bagaimana mengembangkan budidaya, melalui model-model berbasis kawasan. Kemudian bagaimana masyarakat pesisir menjadi masyarakat produktif. Bagaimana bisa mencapainya tentu harus ada intervensi pemerintah salah satunya melalui program kampung nelayan modern,” ujar Menteri Trenggono dalam konferensi pers di Ruang Command Center KKP, Jakarta Pusat, Rabu (10/01/2024).
Program prioritas ekonomi biru KKP mencakup lima agenda besar meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
Lalu pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
Dalam penyiapan kerangka kebijakan ekonomi biru, telah diterbitkan dua Peraturan Pemerintah yaitu PP No 11 tahun 2023 dan PP No 26 tahun 2023.
Selain itu, terdapat juga beberapa Peraturan Menteri yang telah diselesaikan oleh KKP, di antaranya untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
Mengenai dua kebijakan ini Menteri Trenggono memastikan pelaksanaan keduanya harus dibarengi dengan kajian dan kesiapan matang, baik sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
“Dua-duanya masih belum dijalankan ya, masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap,” urai Menteri Trenggono.
Lebih jauh Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program ekonomi biru di 2024 diantaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut lagi, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penangangan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk modeling budidaya misalnya, pembangunan dilakukan di sejumlah lokasi. Rinciannya modeling budidaya udang berbasis kawasan di Sumba Timur, modeling budidaya ikan nila di Karawang, modeling budidaya kepiting di Pasuruan, modeling budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta modeling budidaya lobster di Batam.
“KKP juga akan terus mengembangkan sistem infrastruktur Ocean Big Data. Di tahun 2024 ini, kami juga memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan Ocean Accounting,” beber Trenggono.
