Panennews.com – Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Global atau Global Food Safety Initiative (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2022 berada di angka 60,2 atau peringkat ke-63 dari 113 negara.
Angka ini masih di bawah indeks rata-rata dunia sebesar 62,2 dan Asia Pasifik sebesar 63,42.
Adapun salah satu masalah yang mengancam ketahanan pangan Indonesia adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 90-100 ribu hektare setiap tahun.
Padahal untuk mencapai kemandirian pangan nasional pada 2024 nanti, Indonesia masih membutuhkan lahan pertanian tanaman padi seluas 12,48 juta hektare.
Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang tidak diusahakan terus dilakukan, khususnya untuk menjadi lahan usaha tani yang produktif.
“Saya minta tidak ada lagi lahan tidur, karena itu diperlukan optimasi lahan tidur sehingga menjadi lahan usaha tani yang produktif dan bisa menguatkan ketahanan pangan nasional,” pintanya saat meninjau kegiatan tanam serentak di seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Taman Pancasila, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (01/11/2023).
Lebih lanjut pada kegiatan bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju” ini, Wapres mengingatkan agar upaya optimalisasi lahan tersebut terus dilakukan dengan memperhatikan legalitas lahan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
“TNI dan pemerintah daerah agar dapat memastikan legalitas lahan agar konflik dengan masyarakat sekitar dapat dihindari,” instruksinya.
Di samping itu, Wapres juga mengharapkan agar pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan potensi sumber pangan lokal, utamanya peningkatan produksi bahan pangan dari sumber protein hewani dan nabati.
“Kenalkan diversifikasi makanan pokok non beras di daerah masing-masing yang memiliki nilai gizi setara dengan beras, seperti sagu, umbi-umbian, jagung, dan lainnya,” urainya.
Lebih dari itu, peran TNI dalam kerja sama ketahanan pangan juga harus diperkuat, khususnya dalam optimalisasi aset untuk peningkatan produktivitas pangan strategis.
Lebih jauh, pada pengembangan komoditas pangan alternatif, peningkatan serapan pangan, serta pengamanan sumber dan jalur distribusi sebagai efek tangkal bagi kemungkinan kegiatan eksplorasi ilegal yang dapat merugikan negara.
“Seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan kerangka kerja sama dan kemitraan multipihak yang terpadu dan inklusif, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran yang tepat dan transparan, serta pendampingan kepada masyarakat agar lebih mumpuni,” perintah Wapres.
