Panennews.com – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong penguatan pengawasan di tingkat pemerintah daerah, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi. Ia menekankan pentingnya edukasi yang masif oleh perangkat kerja di daerah dengan pendekatan kearifan lokal.
“Daerah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik setempat, ketersediaan sumber daya, serta hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal. Hal ini akan menjadi kunci dalam mencegah Karhutla,” kata Daniel dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (27/06/2023).
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat luas Karhutla di Indonesia sepanjang tahun 2022 periode Januari-Desember sebesar 204.894 hektare. Angka kebakaran ini turun seluas 253.973 Ha atau setara dengan 42,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Meski terjadi penurunan, Daniel tetap meminta Pemerintah menyelesaikan masalah Karhutla mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan.
“Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang besar,” papar Politisi Fraksi PKB itu.
Dengan efek Karhutla yang meluas, Daniel menilai perlu adanya pencegahan sejak dini yang dapat dilakukan secara rutin dengan memberikan sosialisasi, imbauan dan edukasi kepada masyarakat dan pemilik lahan. Pendekatan dari unsur sosial budaya juga harus dipertimbangkan.
“Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, bupati, dan perangkat daerah lainnya harus terus mensosialisasikan ke desa-desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Perlu juga persuasi dari sisi kearifan lokal,” ucap Daniel.
Selain itu, peningkatkan upaya pengendalian Karhutla seperti dalam hal status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, water bombing, dan pembuatan hujan buatan atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dinilai juga harus semakin digalakkan.
“Kolaborasi ini juga menciptakan sinergi antara berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah,” tutupnya.
