Panennews.com – Pemprov NTB akan mengatur tata niaga gabah dan beras. Hal in dimaksudkan sebagai upaya pencegahan kekosongan stok di dalam daerah. Selain itu dengan pengatruran inhi nantinya petani dan masyarakat tidak dirugikan.
Pimwil Bulog NTB Abdul Muis Sayyed Ali menjelaskan, tata niaga gabah maupun beras akan diatur secara lebih spesifik melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Kebijakan ini telah disepakati baik Pemprov NTB, Bulog, Bank Indonesia dan Polda NTB.
Dikatakan Muis, pertemuan antara stealholder yang sudah dilakukan melihat selama ini menipisnya stok gabah maupun beras di Provinsi NTB. Kondisi ini disebabkan banyaknya pedagang dari luar daerah yang masuk ke NTB untuk membeli gabah langsung ke petani.
“Pengusaha luar daerah, bahkan menawarkannnya dengan harga tinggi. Cukup menggiurkan bagi petani hingga akhirnya menjual gabah maupun berasnya. Dampaknya bukan hanya stok di Bulog, tapi juga penggilingan tidak beroperasi karena tidak mampu bersaing dengan harga pedagang dari luar,” terangnya.
Menurut dia, Bulog NTB sendiri menargetkan, untuk menyerap 200 ribu ton beras atau setara dengan 300 ribu ton gabah untuk tahun 2023. Angka ini masih sulit dicapai akibat tidak adanya stok gabah dan beras di tingkat petani.
”Target ini masih jauh. Sekarang saja kami hanya menguasai 14 ribu ton, hanya cukup untuk dua bulan. Karenanya penting bagi pemprov untuk memiliki pergub. Sehingga tata niaga gabah dan beras bisa diatur dengan baik. Pengusaha dari luar daerah pun tidak bisa bebas membeli, yang bisa mengakibatkan stok maupun perdagangan gabah dan beras di NTB menjadi terganggu,” tukasnya.
Dikatakan, pada Februari lalu, Bulog sebenarnya telah meminta Pemprov untuk membuat Pergub. Yang mengatur tata niaga gabah dan beras.
Namun permintaan tersebut tidak langsung diaminkan pemprov, hingga terjadi kelangkaan gabah dan beras di Provinsi NTB. Yang berdampak pada harga beras naik dan menjadi penyumbang inflasi terbesar.
