Panennews.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM )Teten Masduki mengatakan koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan inflasi pangan.
Adapun peran koperasi sebagai offtaker sehingga para petani mendapatkan kepastian pasar dan harga.
MenKopUKM Teten Masduki dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/03/2023), mengatakan struktur pertanian Indonesia saat ini didominasi oleh petani kecil berlahan sempit. Hal ini menyebabkan produksi pertanian Indonesia tidak efisein.
“Produksi pertanian kita tidak efisien dan produktif. Masalahnya struktur pertanian kita didominasi petani kecil perorangan. Dari data BPS hanya 0,3 hektare lahan pertanian per orang. Dibandingkan dengan corporate farming dunia, kita enggak mungkin menjaga komoditas kita”. Ujar MenKopUKM Teten.
Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan untuk mengembangkan konsep korporatisasi petani. Menurutnya, petani tidak dapat berusaha sendiri-sendiri.
Maka dari itu, pihaknya mulai menginisiasi korporatisasi petani agar mereka tidak lagi berusaha sendiri-sendiri dan lebih efisien.
Selain itu, mengonsolidasi petani dalam skala ekonomi, sistem pembiayaan juga dikatakan menjadi salah satu hal yang penting. Permasalahannya saat ini perbankan masih enggan memberikan pembiayaan kepada petani kecil.
Oleh karena itu, Menteri Teten mencoba menerapkan sistem pre-financing yang sudah diuji coba di Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq yang berlokasi di Jawa Barat.
“Kami coba adopsi itu karena kita punya dana bergulir koperasi. Di Al Ittifaq ini kita perkuat koperasinya untuk bisa beli tunai. Ini dampaknya kepastian harga karena koperasi sebagai offtaker dan mampu membeli secara tunai. Dampaknya bank mau membiayai petani kecil karena ada kepastian harga dan pasar. Potensi macet enggak ada,”. Ujar Menteri Teten.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan bahwa inflasi pangan akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani, hal ini dikatakan akan merembet pada persoalan sosial dan politik.
“Sehingga GNPIP ini menjadi bagian komitmen bersama memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan,”.Tutup Juda Agung.
