Panennews.com – Pemerintah terus berupaya untuk merehabilitasi dan membangun pusat mangrove dunia di beberapa provinsi sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Peresmian Persemaian Rumpin, Peluncuran Rehabilitasi Mangrove, dan World Mangrove Center di Persemaian Rumpin, Kabupaten Bogor, pada Jumat, (10/06/2022).
“Sampai di akhir 2024, paling tidak 600 ribu hektare lahan mangrove harus sudah terehabilitasi. Seperti juga yang sudah kita kerjakan untuk lahan gambut. Ada di Provinsi Riau, ada di Sumatera Utara, ada di Provinsi Kalimantan Utara, di Provinsi Kalimantan Timur, dan juga di Provinsi Bali,”. Ungkap Presiden.
Kepala Negara menuturkan bahwa hutan mangrove dapat memberikan banyak manfaat untuk lingkungan. Presiden menyebut, langkah-langkah rehabilitasi hutan mangrove merupakan salah satu bentuk konkret pemerintah
“Dimulai dari persemaian, dari pembibitan seperti ini, sehingga jelas dan konkret ke mana perbaikan-perbaikan itu kita lakukan. Karena kita tahu hutan mangrove bisa mereduksi, menyerap karbon 4 kali lipat dibandingkan hutan biasa, hutan hujan tropis biasa,”Tegas Kepala Negara.
Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2022, pemerintah telah merehabilitasi lahan mangrove sekitar 140 ribu hektare.
“Jadi target keseluruhan perintah Bapak Presiden 600 ribu hektare. Selama 2019 sampai dengan 2022 ini kita sudah tanam dan rehab kira-kira 140 ribu hektare jadi sudah lumayan hampir nanti bisa jadi 300 ribu hektare dari target 600 ribu hektare,” ucap Menteri LHK.
Sementara itu, Menteri LHK mengungkapkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merehabilitasi hutan mangrove secara masif ini mendapat dukungan kerja sama dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
“Jepang sudah mengawali juga di tahun 90-an dan akan di-upgrade yang di Bali. Kalau yang Jerman ini di Balikpapan, dan di Sumatera Utara juga di beberapa provinsi di Indonesia,”. Ungkap Menteri LHK.
