Panennews.com – Inflasi yang saat ini sudah dalam kisaran target 2,5±1% di tingkat nasional maupun di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) perlu terus dijaga.
Pengendalian inflasi pangan bergejolak (Volatile Food) membutuhkan upaya keras dan komitmen seluruh pihak. Merespons hal tersebut, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID dalam rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Balinusra Tahun 2024 dengan tema “Memperkuat Sinergi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Rantai Pasok guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Balinusra” kemarin, Jumat, (8/11/2024) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Rakor menyepakati bahwa upaya pengendalian inflasi pangan Balinusra dilakukan melalui penguatan dua aspek strategis yaitu produktivitas dan efisiensi rantai pasok.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pengendalian inflasi pangan dalam program Kabinet Merah Putih.
“Terdapat dua flagship program kabinet yang terkait GNPIP yaitu, ketahanan pangan dan subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
Dirinya menyampaikan, Inflasi pangan perlu dijaga di rentang sasaran dan penting untuk bisa meminimalkan deviasi inflasi dalam wilayah Balinusra, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Maka, penyaluran APBD perlu dioptimalkan secara berkualitas,” cetusnya.
Kemudian, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan, pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan intervensi serta penguatan data neraca pangan.
“Disamping itu, diperlukan penguatan peran BUMD sebagai operator Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk meningkatkan koordinasi serta monitoring pasokan dan harga pangan bersama TPID,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, bahwa dari hasil survei GNPIP Balinusra diperoleh informasi bahwa, mayoritas responden survei di Balinusra menilai implementasi GNPIP di Balinusra efektif menekan laju inflasi pangan, dengan nilai likert tertinggi dibandingkan seluruh wilayah lainnya di Indonesia.
“Program GNPIP yang dianggap paling efektif oleh responden di Balinusra adalah rakor TPID, hilirisasi pangan, dan operasi pasar atau pasar murah,” cetusnya
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan, bahwa tantangan utama pengendalian inflasi di Balinusra adalah tingginya alih fungsi lahan, produktivitas antar daerah yang bervariasi, Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas yang masih di atas rata-rata nasional, serta belum terbentuknya ekosistem hulu-hilir yang efisien.
Oleh karena itu, perluasan kerja sama untuk memperkuat rantai pasok produk lokal perlu terus diperkuat.
“Demikian juga upaya menjaga harga di tingkat petani pada periode pasca panen termasuk penguatan Perumda Pangan sebagai offtaker dipandang penting untuk dilakukan,” paparnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga lahan pangan berkelanjutan adalah, melalui pemberian apresiasi bagi daerah yang dapat menjaga RTRW-nya (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan baik.
“Inflasi pangan dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk faktor musiman yang cenderung berubah-ubah,” cetusnya.
Sebagai bentuk upaya bersama, pada kesempatan Rakor TPIPTPID tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hasil preliminary study Pembangunan Pasar Induk di Provinsi Bali sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Selain itu, dilakukan penandatangangan Nota Kesepahaman Bersama penguatan rantai pasok antara petani, penggilingan padi lokal, Paiketan Perumda pangan, dan industri perhotelan di Bali, serta penyerahan bantuan sarana-prasarana kepada petani, peternak, dan nelayan di Bali, NTB, dan NTT, Irigasi, sarana produksi, fasilitas pasca panen dan kualitas SDM pertanian, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta sinergi untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian.
Untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, disepakati rekomendasi berupa perluasan digitalisasi dalam pemasaran produk, penerbitan payung hukum di daerah untuk optimalisasi penggunaan produk lokal, serta perluasan ekosistem hulu hilir pangan yang terintegrasi.
Selain itu, pengawasan terhadap rantai pasok juga diperkuat, termasuk pada aspek persaingan usaha dan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), untuk memastikan keberlanjutan pasar yang adil dan transparan.
Rakor TPIP-TPID Wilayah Balinusra 2024 dihadiri oleh Kementerian atau Lembaga, BPS, OJK, BULOG, TPID Provinsi Bali, NTB, NTT, TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, PHRI, Perumda di Bali, serta perwakilan kelompok tani.
Melalui sinergi dan kolaborasi strategis tersebut, diharapkan dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok, sehingga mampu menjaga inflasi di Balinusra tetap stabil dan terkendali.
