Panennews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan sektor perikanan menunjukkan kinerja positif di sepanjang semester I tahun 2024.
Kinerja baik tersebut diantaranya disokong meningkatnya produksi perikanan budidaya, kinerja ekspor, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga penyerapan kredit usaha rakyat (KUR).
Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siri mewakili Sekretaris Jenderal KKP dalam konferensi pers Kinerja Semester I KKP di Jakarta, mengungkapkan, ekspor hasil perikanan mencapai USD2,71 miliar.
“Sedangkan nilai impor perikanan mencapai USD0,22 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD2,49 miliar. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor 99,9 persen,” urai Hendra, Jumat (26/07/2024).
Produksi perikanan dari Januari sampai Juni tahun ini tercatat sebesar 11,8 juta ton yang sebagian besar ditopang oleh hasil budidaya.
Peningkatan ini salah satunya karena produktivitas modeling budidaya berbasis kawasan yang telah dikembangkan KKP di Karawang, Kebumen, dan Wakatobi untuk komoditas nila salin, udang, dan rumput laut.
Lebih jauh Hedra memaparkan, kinerja baik sektor perikanan diikuti realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup tinggi, yakni sudah mendekati Rp1 triliun. Sepanjang tahun lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp1,69 triliun.
“Nilai PNBP hingga semester I telah mencapai Rp963,64 miliar. Dan ini tentunya masih akan tumbuh seiring produktivitas yang terus berjalan,” beber Hedra.
Optimisme geliat sektor perikanan didukung tingginya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh perbankan sebanyak Rp3,64 triliun.
Serta penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebesar Rp152,61 miliar kepada 95 Debitur di 64 kabupaten/kota.
Sementara itu, Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Tornanda Syaifullah menambahkan, kinerja baik sektor perikanan tak lepas dari penguatan sistem pengawasan dan pendampingan yang dilakukan pihaknya.
Diantaranya pendampingan untuk percepatan pelaksanaan program Ekonomi Biru dan program prioritas KKP, termasuk kualitas penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Pendampingan dan pengawasan ini penting untuk memastikan pelaksanaan program telah sesuai aturan, transparan dab akuntable.
“Pada tahun 2023 KKP berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI,” ujar Tornanda.
