Panennews.com – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA).
Dalam hal ini juga bersama Perum Bulog akan terus dilanjutkan sepanjang tahun 2024 untuk mengantisipasi gejolak instabilitas pangan, termasuk juga naiknya harga gabah hingga beras.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA Maino Dwi Hartono dalam Rakor Pelaksanaan SPHP Beras Tingkat Konsumen Tahun 2024 di RA Suites Hotel Simatupang, mengatakan rencana penyaluran Beras SPHP sepanjang tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.
“Menilik efektivitas pelaksanaannya di tahun 2023, sesuai arahan Presiden Joko Widodo program SPHP Beras akan terus dilanjutkan di tahun 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras serta upaya pengendalian inflasi,” jelasnya, Jumat (26/01/2024).
Sebagaimana diketahui pada tahun 2023 program SPHP Beras cukup efektif dalam meredam laju kenaikan harga beras. Ditambah dengan adanya penyaluran bantuan pangan beras, pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menekan laju inflasi di angka 2,61% (yoy).
SPHP Beras tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp 10.900,-/kg, zona 2 Rp 11.500,-/kg, dan zona 3 Rp 11.800,-/kg.
Lebih jauh, masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengingatkan kepada para pelaksana untuk benar-benar menjaga pelaksanaan SPHP Beras sebaik mungkin agar terhindar dari segala resiko penyimpangan dari para spekulan mau pun peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, sementara penyaluran bantuan pangan beras diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
“Kami ingatkan kembali kepada kita semua untuk benar-benar menjaga dan mengawasi pelaksanaan SPHP Beras agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai karena terjadinya penyelewengan, tujuan dari program ini jadi tidak tercapai,” tegas Ketut.
