Panennews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Raja Ampat melepasliarkan anakan Hiu Belimbing di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada Kamis, (26/01/2023) dengan diawali seremoni adat sebagai simbol permintaan leluhur untuk menjaga dan melindungi biota laut yang akan dilepasliarkan agar hidup hingga lestari di Laguna Wayag.
Adapun Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menjelaskan bahwa pelepasliaran dua anakan Hiu Belimbing tersebut dilakukan di dalam Laguna Wayag pada titik lokasi yang berbeda. Pelepasliaran pertama anakan Hiu Belimbing dilakukan di Pantai Pasir Putih yang berada di dalam laguna, sementara anakan Hiu Belimbing dilakukan di pantai berpasir yang berada di jalur masuk laguna.
“BKKPN Kupang mendukung segala bentuk pelestarian dan pelin dungan yang ada di Raja Ampat. Sama seperti halnya dengan Pari Manta di Laguna Wayag yang telah terkonfirmasi menjadi salah satu daerah pembesaran Pari Manta,”. Ungkap Imam.
Adapun Laguna Wayag Raja Ampat menurut Imam dipilih sebagai situs pelepasan perdana karena merupakan ekosistem dari berbagai jenis hiu dan pari, utamanya sebagai daerah pembesaran Pari Manta Karang pertama di dunia.
Selain itu, Laguna Wayag merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di bawah pengelolaan BKKPN Kupang sehingga dapat menawarkan perlindungan untuk Hiu Belimbing yang saat ini status konservasinya dikategorikan terancam punah dalam daftar merah The International Union for Conservation of Nature.
Sementara itu, Kepala LPSPL Sorong Santoso Budi Widiarto yang turut hadir dalam pelepasliaran ini sangat mendukung pelepasliaran biota laut yang telah sesuai dengan protokol pelepasliaran. Salah satunya dengan mendatangkan dokter hewan untuk memastikan kondisi biota siap dilepaskan ke alam demi mendukung pulihnya kembali Hiu Belimbing di Raja Ampat.
Selain BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, dan BRIDA Provinsi Papua Barat, pelepasliaran anakan Hiu Belimbing dihadiri pula oleh mitra terkait seperti Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Yayasan Konservasi Indonesia, Dewan Adat Suku Maya serta masyarakat adat setempat.
