Panennews.com – Dalam upaya membahas berbagai alternatif solusi atas tantangan krisis pangan, energi, dan keuangan global, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, selaku Sherpa Indonesia, telah menghadiri secara virtual dari Tokyo, pertemuan kelima Steering Committee of Global Crisis Response Group (SC GCRG) on Food, Energy and Finance, pada Rabu, (27/07/2022). Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed selaku Koordinator Steering Committee, dan dihadiri oleh anggota Steering Committee, GCRG Task Team, dan Sherpas GCRG dari masing-masing negara anggota.
Forum tersebut membahas alternatif mekanisme integrasi pangan dan pupuk, serta solusi mengatasi tantangan besar yang saling terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.
Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed kembali menggarisbawahi perlunya melancarkan arus perdagangan komoditas, menghilangkan pembatasan ekspor terkait komoditas pertanian, dan mengintegrasikan kembali pangan Ukraina, serta pupuk dan pangan Rusia pada pasar global.
“Telah diperoleh kemajuan mengatasi krisis pangan, dengan prioritas mengembalikan ekspor bahan pangan dari Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat. Penandatanganan Inistiatif Laut Hitam dapat dijadikan alternatif mekanisme mengintegrasikan kembali biji-bijian dan bahan makanan lainnya dengan transportasi aman melalui Laut Hitam ke pasar global,”. Ungkap Amina.
Selain itu, Deputi Sekjen PBB menyampaikan bahwa Brief No. 3 GCRG akan dirilis dalam waktu dekat. Laporan tersebut akan menyampaikan analisa dampak dari krisis energi. Dengan adanya tiga laporan dampak krisis yang komprehensif tersebut, Deputi Sekjen PBB berharap bahwa GCRG dapat mengambil langkah-langkah konkret lebih lanjut dalam mengatasi krisis multidimensi global saat ini.
Sementara itu, Vera Songwe, perwakilan UNCTAD, memaparkan tentang Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia dalam mendorong komoditas pangan dan pupuk Rusia kembali ke pasar global. “Nota kesepahaman ditandatangani pada 21 Juli 2022, dan merupakan side deal dari Black Sea Grain Initiatives. Inti dari Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia adalah mengambil langkah mencabut sanksi-sanksi yang terkait komoditas pangan dan pupuk asal Rusia. PBB akan membentuk sebuah platform untuk memonitor sanksi-sanksi yang perlu dicabut, serta berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada Rusia,” Ungkap Vera.
Sejauh ini PBB telah melihat kemungkinan pencabutan sejumlah sanksi pada perusahaan Rusia yang bergerak di bidang pupuk dan pangan. PBB mengapresiasi hal tersebut dan yakin bahwa inisiatif Istanbul akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dunia.
Menggarisbawahi adanya peluang dari krisis energi global saat ini, Rachel Kyte, selaku Dewan Anggota Climate Policy Initiative, mengimbau negara-negara di dunia agar lebih efisien dalam penggunaan energi yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan climate agreements.
