Panennews.com – Dalam Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, pemerintah menginisiasi Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG).
Usulan ini merupakan suatu langkah strategis dalam menggarap isu-isu prioritas dalam Presidensi G20, yaitu arsitektur kesehatan dunia yang dibangun karena adanya pandemi Covid-19, transformasi digital, serta transisi energi berkelanjutan menuju industri hijau, yang dirangkum dalam tema Presidensi G20 tahun 2022, “Recover Together, Recover Stronger”.
Kepada para jurnalis dalam Media Briefing pada Jumat (25/3) jelang Pertemuan Pertama TIIWG yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah, 29 Maret–1 April 2022, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto menyebutkan, melalui pertemuan TIIWG diharapkan dapat tercapai langkah-langkah konkret mengenai implementasi kerja sama antara para anggota G20 maupun stakeholders terkait.
“Ada kepentingan besar dari Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 untuk mengangkat isu industri dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG),” kataDirjen KPAII Kemenperin.
Sektor industri sampai saat ini merupakan bagian terbesar dari porsi investasi dan perdagangan Indonesia. Selain itu, 15% ekonomi negara-negara anggota G20 juga berasal dari industri.
Karenanya, pemerintah ingin agar isu industri dibahas secara mendalam pada gelaran G20 kali ini guna memulihkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia akan menggunakan kesempatan dan hak istimewa (privilege) sebagai Presidensi G20 untuk bekerja sama dengan Negara Anggota G20 lainnya dalam mendorong sinergi kebijakan dan agenda pemulihan ekonomi di sektor perdagangan, investasi, dan industri untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia akan mengangkat enam isu prioritas selama Pertemuan G20 Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG).
Keenam isu tersebut adalah reformasi badan perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO); Peran Sistem Perdagangan Multilateral untuk akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs); serta respons perdagangan, investasi dan industri terhadap pandemi, dan arsitektur kesehatan global. Isu prioritas berikutnya adalah perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan (Sustainable Global Value Chain/GVCs) yang berkelanjutan, mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, serta industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui Industri 4.0.
“Sebagai representasi negara berkembang, Indonesia melalui G20 TIIWG akan berupaya menghasilkan komitmen dan menghasilkan terobosan-terobosan nyata guna berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global dan askelarasi pencapaian SDGs melalui sektor perdagangan, investasi, dan industri dalam keenam isu prioritas tersebut,” jelas Djatmiko.
Industri 4.0 sendiri merupakan satu dari enam isu prioritas di TIIWG, terutama terkait digitalisasi yang telah menghasilkan sistem produksi dan perdagangan generasi baru. Misalnya, e-commerce telah mengurangi biaya dalam perdagangan internasional, serta menghubungkan lebih banyak usaha kecil dan konsumen secara global.
Karenanya, kebijakan industri di masa ini harus memperhitungkan perdagangan digital modern dan adopsi teknologi digital pada industri. Dampak digitalisasi pada perdagangan dan industri tidak dapat dianggap terpisah.
Sementara itu, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno yang juga hadir dalam Media Briefing mengatakan, pihaknya optimistis momentum G20 dapat mendorong pencapaian target investasi sebesar Rp1.200 Triliun pada 2022.
“Pemerintah menyusun sejumlah strategi untuk mencapai target investasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut,” jelas Riyatno.
Strategi tersebut antara lain meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan realisasi di empat wilayah, mencakup Sumatera (Wilayah I), DKI Jakarta dan Kalimantan (Wilayah II), Jawa Barat dan Sulawesi (Wilayah III), serta Jawa Timur hingga Papua (Wilayah IV).
Strategi lainnya adalah membuat daftar 100 besar investasi di masing-masing provinsi. Daftar ini diharapkan mampu memfasilitasi perusahaan-perusahaan besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
“Selanjutnya, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Investasi ditujukan untuk memastikan realisasi investasi bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang telah memiliki perizinan berusaha,” ujarnya,” ujarnya.
