Panennews.com – Anggota DPR Komisi IV Fraksi PDIP Mindo Sianipar meminta Pemerintah untuk mengurus importasi kedelai yang masuk ke Indonesia harus di urus dengan benar. Hal ini ia sampaikan saat dihubungi Panen News, (10/2) di Jakarta.
Mindo menilai bahwa kedelai sudah menjadi bahan pokok pangan masyarakat Indonesia melalui produk turunannya, yaitu tempa dan tahu sedangkan pengadaan kedelai masih sangat besar di suplay dari negara lain.
“Pengadaan (kedelai) nya lebih dari 80 persen kita impor. Mengapa petani kita tidak mau tanam, kalau menguntungkan, pasti (petani) mau menanam kedelai” Ujarnya.
Mindo juga menjelaskan alasan sebagian petani di Indonesia enggan untuk menanam kedelai salah satunya yaitu kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan karena masih kurang baiknya importasi kedelai itu sendiri.
“Importasinya ini tidak di atur, waktunya kapan boleh impor dan jumlahnya tidak di atur” terangnya.
Lebih lanjut, politisi dari partai belambang Banteng ini juga menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi impor kedelai. Menurut Mindo, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu intervensi impor dalam segi waktu dan jumlahnya.
“Bila perlu diatur importasinya itu produsen, bukan siapa yang punya uang boleh impor, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak” kata Mindo.
Hal lain yang disoroti oleh Mindo yaitu terkait GMO (Genetically Modified Organism). Mindo mengharapkan pemerintah tidak terlalu paranoid dengan produk berbasis GMO karena sudah lama jenis produk ini masuk ke Indonesia.
“Terkait dengan kedelai ini, jangan juga pemerintah terlalu paranoid terhadap rekayasa genetika, tidak boleh tanam GMO, tidak boleh tanam benih GMO. Padahal kita sudah puluhan tahun makan kedelai impor dimana kedelai impor tersebut produk dari GMO” Kata Mindo.
Diketahui bahwa rata-rata petani kedelai yang berada di Indonesia mempunyai lahan sepertiga hektar. Hal ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan para petani kedelai yang berada di Amerika dan Brasil yang mempunyai lahan sekitar 30 hektar.
