Panennews.com – Dalam rangka upaya penyediaan tambahan stok pangan nasional dan mengantisipasi dampak pandemik COVID-19, saat ini pemerintah melakukan upaya terobosan melalui pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate). Salah satu lokasi pengembangan dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kawasan pengembangan food estate di Provinsi Kalteng akan dijadikan sebagai lahan percontohan dengan penerapan penggunaan teknologi pertanian modern sehingga budidaya pertaniannya berbeda dari cara tradisional.
“Hari ini Bapak Presiden hadir di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk melihat progres pengerjaan food estate yang kita rencanakan hadir di Kalimantan Tengah ini,”ujar Mentan Syahrul saat diwawancarai seusai mendampingi Presiden Jokowi meninjau progres food estate di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau pada Kamis(8/10/20).
Mentan menambahkan dalam pengembangan kawasan food estate di Provinsi Kalteng akan di bangun model bisnis berbasis korporasi pertanian di mana nantinya akan dilakukan pengembangan lumbung pangan secara terintegrasi mencakup berbagai komoditas seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura bahkan peternakan di suatu kawasan.
“Bapak Presiden bahkan sedikit menekankan bahwa rakyat(petani) nantinya jangan jual gabah lagi harus jual beras. Artinya semua harus hilirisasi dan industrinya harus dirancang dengan baik,”ucap Mentan.
Mentan juga menambahkan bahwa dalam proyek lintas kementerian ini penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian.
Disana, kelompok tani akan menggarap lahan seluas 100 ha sehingga nantinya lahan per 1000 ha akan di garap oleh gabungan kelompok tani ( Gapoktan) dan kemudian ada korporasi yang lebih besar lagi untuk 10.000 ha.
“Begitu banyak koreksi selama dilapangan. Kami (lintas kementerian) secara serentak akan turun tetapi pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah serta para bupati tentu akan menjadi utama dalam penanganan pangan yang ada,”tutur Syahrul.
