Panennews.com – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk capai swasembada pangan, terutama melalui diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto dalam Rapat Koordinasi Inflasi yang diadakan di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri.
Terkait inflasi, Andriko memaparkan bahwa NFA telah menjalankan lima langkah strategis sepanjang tahun 2022 hingga 2024 untuk mengatasi gejolak harga pangan.
“Mulai dari optimalisasi penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah dengan harga tinggi, penyaluran bantuan pangan berupa beras, pelaksanaan gerakan pasar murah, memfasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke defisit, hingga penyediaan kios pangan di berbagai wilayah. Ini semua langkah konkret yang sudah kita kerjakan,” ujar Andriko, Jumat (10/01/2025).
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Andriko menekankan pentingnya implementasi yang terstruktur, bak gayung bersambut hal tersebut mendapatkan respon positif dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
“Perpres ini sudah dirapatkan di tingkat nasional dan ditandatangani Presiden. Kita perlu membentuk tim nasional untuk percepatan, dengan Menko Pangan sebagai pemimpin dan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai ketua harian. Setiap kementerian dan lembaga harus menunjuk anggota spesifik yang tidak berganti-ganti untuk menjalankan strategi ini,” jelas Tito.
Kemendagri sendiri, lanjut Tito, telah menunjuk Dirjen Bina Bangda, Rasul Daud, dan Wakilnya, Togap Simangunsong, untuk memulai penyusunan draft instruksi Mendagri kepada pemerintah daerah.
“Daerah harus membentuk tim percepatan atau satgas, yang dipimpin oleh kepala dinas atau sekda, dengan anggota dari berbagai dinas terkait,” tambahnya.
Selain itu, Tito juga mengingatkan perlunya mengurangi ketergantungan pada beras.
“Kita sangat berlimpah dengan pangan lokal seperti jagung, sagu, sukun, ubi jalar, singkong, sorgum, dan talas. Jika masyarakat kita bisa diajak untuk tidak hanya bergantung pada beras, kita bisa mengurangi demand yang tinggi,” kata Tito.
Menurut Andriko, stabilisasi harga dan diversifikasi pangan akan menjadi fokus utama Badan Pangan Nasional.
“SPHP beras dialokasikan sebesar 300.000 ton selama Januari-Februari tahun 2025 dan memberikan bantuan pangan kepada 16 juta KPM. Selain itu, kami juga melaksanakan gerakan pasar murah dan distribusi pangan antardaerah,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi secara tahunan (yoy) telah menurun menjadi 1,57%, terendah dalam sejarah. Daerah dengan inflasi terendah adalah Sulawesi Utara (0,44%), Bangka Belitung (0,75%), dan Bengkulu (0,84%), sedangkan inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan (5,36%).
Tito meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana APBD dalam mengatasi inflasi, ia juga mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada di daerah masing-masing.
“yang paling utama adalah memanfaatkan pangan lokal. Bantuan pangan tidak hanya berupa beras, tapi juga memaksimalkan potensi lokal yang ada,” tegasnya.
