Panennews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengacungkan jemb kepada BMT Fastabiq. Lantaran sukses menginisiasi program Juragan Mulyo.
Program Juragan Mulyo merupakan sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Melalui program ini, petani diberikan akses modal, lahan, serta pendampingan selama proses produksi hingga panen.
Hasil panen kemudian dibeli oleh BMT Fastabiq dengan harga di atas harga pokok penjualan (HPP).
Penjabat (Pj) Bupati Pati, Sujarwanto, mengatakan program ini sangat membantu petani, terutama dalam hal pembiayaan usaha.
“Kita sangat senang dan sangat mengapresiasi program Juragan Mulyo nya Fastabiq,” ujarnya, Jumat (15/11/2024).
“Biasanya kredit ke petani itu susah, banyak pertimbangan. Tapi Fastabiq berani, dan petaninya menjadi tenang karena pada saat tanam dicukupi, pada saat panen dibeli, dan pembeliannya jauh di atas Harga Pokok Penjualan (HPP),” imbuh Pj Bupati.
Sujarwanto mengatakan bahwa program ini seperti Yang pernah ia gagas sebelumnya saat menjabat di Bapedda Provinsi Jawa Tengah.
“Dalam masa tugas saya di Bappeda, saya telah menyampaikan sebuah konsep yang sejalan dengan inisiatif ini,” ujarnya.
Suksesnya program Juragan Mulyo ini, menurut Sujarwanto, dapat menjadi contoh bagi lembaga keuangan lainnya untuk lebih memperhatikan nasib petani.
“Saya pikir ini memberikan kepastian kepada petani. Dan tadi hasil panennya juga bagus, jadi kalau tadi kita lihat maka program Fastabiq ini bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga keuangan yang bisa sebenarnya kemudian memperhatikan nasib petani, nelayan, dan Fastabiq juga akan mengarahkan nelayan nantinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sujarwanto juga terkesan dengan potensi pendapatan yang bisa diperoleh petani melalui program ini.
“Tadi saya menghitung bersama-sama dan membuat rencana bisnis, ternyata program ini bisa menjadikan petani profesional. Itu yang dikehendaki gen milenial dan gen z kan. Ternyata kalau kita bercocok tanam di atas 5000 m2 tadi hitungannya kira-kira kita mendapatkan paling kecil di angka 3.800.000/bulan, apalagi jika memanfaatkan masa kemarau dengan palawija, pasti akan lebih dari itu,” ungkapnya.
Melihat potensi yang besar ini, Sujarwanto mendorong agar program serupa dapat direplikasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor keuangan.
“Kami juga akan meminta BUMD kita yang bergerak di sektor keuangan untuk bisa melakukan pola yang sama,” tegasnya.
