Komisi VI : Jelang Bulan Puasa, Harga Bapok Harus Terjangkau

oleh -22 views
IMG_20240219_184119
Anggota Komisi VI DPR RI, Foto : Runi/Man

Panennews.com – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengingatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Peringatan itu, agar bahan pokok seperti beras dan minyak goreng, harganya harus terjangkau oleh masyarakat. Selain harga, ketersediaan pangan juga harus tercukupi.

Hal itu, menurutnya, dapat dibenahi melalui tata kelola niaga yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan tugas dengan baik. Sehingga, Pemerintah diharapkan dapat menjalani tugas dengan baik.

“Misalnya untuk minyak goreng produksi melimpah, namun jika ada penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, mohon maaf misalnya dari pemerintah ada yang terlibat seperti kasus-kasus lalu, maka masyarakat yang jadi korban. Dengan demikian agar tidak terjadi persoalan kunci utama, Pemerintah bisa menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya,” ujar Amin usai mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/02/2024).

Baca Juga :   Pemprov NTB Dorong Pengembangan Minyak Kayu Putih

Menurutnya, persoalan stok minyak goreng sempat melambung, namun terkadang juga terjadi kelangkaan hingga tidak pernah ada penyelesaian. Sehingga, pada tahun ini persoalan tersebut ia berharap jangan terulang kembali.

“Jika Kementan selalu berbicara stok beras selalu cukup melebihi kebutuhan konsumsi nasional. Namun, Kemendag bicara data, mengatakan tidak cukup sehingga pilihan selalu impor” tuturnya.

Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti persoalan yang sedang ramai belakangan ini terkait kelangkaan beras premium di sejumlah toko ritel modern. B

Bahkan, menurutnya, pedagang pasar ikut menjerit lantaran harga beras terus meroket. Menurutnya kelangkaan beras yang menjadi bahan pokok seharusnya tidak harus terjadi karena sering terjadi silang sengketa antara Kementrian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Baca Juga :   Ternyata Ukraina Sebagai Negara Pengimpor Gandum Terbesar di Indonesia

Sehingga, ia terus mempertanyakan apakah impor beras yang dilakukan pemerintah suatu kebutuhan atau kepentingan. Jika sebuah kebutuhan, artinya produksi dalam negeri yang dihasilkan tidak cukup.

Namun, jika impor dilakukan untuk kepentingan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain, maka dapat dikaitkan karena ini tahun politik.

“Jutaan ton beras harus impor, stok beras tercukupi namun harga tinggi akan sangat menghawatirkan apalagi sebentar lagi umat muslim akan dihadapkan bulan ramadhan dan idulfitri yang pasti kebutuhan pangan ini menjadi bahan pokok yang harus dijamin ketersedianya,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.