Panennews.com – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan importasi beras yang dilakukan pemerintah bukanlah hal yang membanggakan.
Lebih lanjut, Ia menitikberatkan ketersediaan pasokan pangan nasional tetap harus mengutamakan produksi dalam negeri atau lokal.
“Perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa kita tidak bangga melakukan importasi. Jadi ini harus diketahui oleh seluruh pihak, kita tidak bangga. Untuk ketersediaan nasional, kita harusnya memang mempersiapkan dengan baik dengan bersumber dari di dalam negeri. Jadi tetap mengutamakan produksi dalam negeri,” papar Arief dalam keterangannya pada Kamis (21/12/2023).
Selain itu, Arief juga menuturkan bahwa ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan produksi lokal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang pangan.
“Ketahanan pangan nasional kita itu harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Jadi untuk komoditas pangan yang bisa kita produksi sendiri dari dalam negeri, kita harus optimalkan. Jadi ekonominya itu jangan ada di luar negeri. Kalau bisa, kita geser ke Indonesia, tentunya di-lead oleh kementerian teknis dan kita dukung bersama-sama. Nah Badan Pangan Nasional lebih ke arah pasca panen,” sambungnya.
Lebih jauh, Arief mengatakan kebijakan impor dilakukan sebagai alternatif terakhir di tengah dinamika produksi dan konsumsi yang mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, fenomena El Nino, dan disrupsi akibat dampak pandemi.
Sementara Indonesia memerlukan produksi beras yang mampu melebihi dari 1 juta hektar per bulan. Apabila tidak, diperkirakan neraca pangan akan mengalami defisit.
“Kalau kita tidak menanam sampai dengan 1 juta hektar, maka neraca pangan kita defisit. Bapak Presiden Joko Widodo telah perintahkan untuk mempersiapkan produksi dalam negeri. Sebelumnya belum optimal kita kerjakan karena kondisi kekurangan air. Tetapi setelah November dan Desember, utamanya di Desember sudah ada hujan, sudah turun di beberapa tempat. Ini memang agar secara optimal, kita bersama-sama harus mendorong untuk tanam,” kata Arief.
Lebih lanjut, Arief mengatakan instansi yang ia pimpin bertugas mengkoordinasikan antara hulu dengan hilir agar tercipta kestabilan pangan di Tanah Air.
Adanya stok pangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga perlu menjadi atensi bagi semua stakeholder pangan yang terkait.
“Dalam Kerangka Sampel Area menyebutkan areal tanam di bawah 1 juta hektar. Proyeksi tiga bulan ke depan pun kita sudah melihat bahwa dengan menanam di bawah 1 juta hektar, produksinya selama satu bulan akan di bawah angka kebutuhan konsumsi bulanan kita yang ada di 2,5-2,6 juta ton,” tandasnya.
