Panennews.com – Pemerintah Kota Mataram mengingatkan Bulog NTB untuk tidak bermain-main dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk tahap kedua tahun 2023.
Keberadaan program ini sebagai upaya pemerintah memastikan harga beras tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Apriadi menyatakan, program bantuan pangan SPHP ini, merupakan tahap kedua. Diluncurkan sejak awal bulan September 2023. Dipercepat dari rencana semula bulan Oktober 2023.
“Upaya ini diharapkan mengendalikan harga beras, setidaknya selama 3-4 bulan ke depan. Sekaligus memberikan manfaat ke masyarakat berpendapatan rendah. Sidak juga memastikan ketersediaan beras Bulog untuk program lain yakni Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tersedia. Sebagaimana diketahui, terdapat dua program diluncurkan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga beras di pasar. Program CPP dan Program SPHP,” ujarnya Jumat (22/9/2023).
Dikatakan, dalam program CPP ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan membagikan 360 ribu ton beras bulan ini.
“Jadi kedatangan kita untuk mengecek kaitannya ketersediaan beras yang yang akan diberikan pada masyarakat,” tandasnya.
Menurutnya, ratusan ton beras itu akan disuplai bagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
Nantinya bantuan akan digulirkan selama tiga bulan. Dari bulan September, Oktober, dan November.
Sedianya program CPP ini akan dilaunching Wali Kota Mataram pada Senin pekan depan. Bulog diminta lebih terbuka menerima segala masukan dan komplain masyarakat.
Sehingga tidak ada lagi kekecewaan terhadap proses distribusi beras ke masyarakat.
Menurutnya, Pemkot tidak ingin, masyarakat mendapat beras yang tidak sesuai harapan. Sehingga penting memastikan, pelayanan Bulog maksimal dalam menyiapkan beras CPP.
Program CPP merupakan bentuk kepedulian pemerintah memenuhi kebutuhan pangan rakyat.
Di tengah naiknya harga beras akibat cuaca El Nino yang mengakibatkan petani tidak bisa tanam-panen lebih cepat.
Oleh karenanya, usaha pemerintah memberikan perlindungan pangan pada rakyatnya jangan sampai tercederai hal-hal teknis yang dapat diantisipasi dengan segera.
“Informasi yang kita terima dari Bulog, kalau beras untuk CPP ini adalah beras lokal. Beras hasil petani Lombok sendiri. Sehingga kami yakin kualitasnya bagus,” tandasnya.
