Panennews.com – Kurang dari satu bulan lagi, Indonesia akan memiliki Presiden baru, Prabowo Subianto.
Anggota DPR RI Fadli Zon meyakini Presiden Prabowo Subianto merupakan Presiden yang memiliki jiwa petani dan menjiwai pertanian, tak hanya sekadar peduli dan tahu.
Menurutnya, hal ini jadi yang membahagiakan petani dan pertanian Indonesia. Serta menjadi modal dan semangat kuat bagi pertanian nasional.
“Prabowo Subianto merupakan Ketua Dewan Pembina HKTI, yang juga mantan Ketua Umum DPN HKTI dua periode (2004-2010, 2010-2015). Bangsa Indonesia memiliki seorang presiden yang merupakan kader tani. Kita berharap, dengan dipimpin kader HKTI, pertanian kita ke depan bisa lebih maju dan petani kita jadi lebih sejahtera,” ujar Fadli, di Jakarta, Rabu (25/09/2024).
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini memandang kesejahteraan petani di Pemerintahan Prabowo akan semakin diperjuangkan. Kunci ketersediaan pangan merupakan kesejahteraan petani.
Jika petani tak sejahtera, mereka akan pindah ke profesi lain dan mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan non-pertanian. Ketika itu terjadi, maka masa depan pangan kita akan terancam.
Dalam ikhtiar meningkatkan kesejahteraan petani, ia memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial.
Pertama, adalah soal produktivitas. Setidaknya menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk.
“Kami melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil. Benih yang menjadi faktor terbesar dari kesuksesan usaha tani harus tersedia dan dijamin unggul. Begitu juga ketersediaan pupuk harus dijamin sesuai kebutuhan, dosis dan tepat waktu,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. Ia menilai sudah sejak lama telah menyampaikan bahwa petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output.
Lebih lanjut, Ia mengusulkan agar HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah tiap tahun harus direvisi dan menjamin petani untung. Ia telah menyampaikan usulan kepada Presiden Terpilih agar HPP harus menjamin 30 persen keuntungan bagi petani.
“Selain ini, masih terkait soal insentif, HKTI juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN. Harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar. Tujuannya merupakan melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tak jatuh,” jelas Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.
Ketiga, adalah soal pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
Lebih jauh, Ia berpandangan bahwa program tersebut selain untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, juga harus dimaksudkan menyerap produk petani dan pertanian domestik, mulai dari beras, sayur, susu, daging, ikan, dan sejenisnya.
“Kami melihat, program makan siang gratis bisa menjadi “big push” yang akan mendorong gerbong petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha kecil kita. Program ini harus menggerakkan ekonomi rakyat, sebagaimana selama ini identik dengan kampanye Pak Prabowo,” tegasnya.
