Panennews.com – Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sejarah panjang dalam produksi dan konsumsi beras.
Kendati demikian, meskipun memiliki potensi besar dalam ruang lingkup pertanian, Indonesia masih harus mengimpor beras dari negara lain.
Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengapa negara yang dahulu pernah berhasil melakukan swasembada beras harus melakukan impor saat ini?.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian dan kondisi tanah serta akses pengairan.
Lebih lanjut, produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu saat mencapai 22,55 juta ton.
Adapun Prof. Dr. Bustanul Arifin selaku Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), mengatakan Indonesia harus impor beras karena keadaan cuaca yang tidak menentu serta berkurangnya lahan pertanian. Hal ini menurutnya bikin target produksi beras di Indonesia mengalami kegangguan.
“Adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi. Oleh karena itu, impor beras menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (11/07/2024).
Lebih jauh, konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat.
Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga yang drastis.
Sementara itu, Bayu Krishanmurti, Direktur Utama Perum BULOG, mengatakan impor beras ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri. Namun, jika produksi gabah dan beras menurun. Impor beras di negara Indonesia bisa saja terjadi.
“Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca perberasan nasional yang ada. Target kami tahun ini adalah menyerap sebesar 900 ribu ton beras melebihi target pemerintah” kata Bayu.
Dalam melakukan impor beras pun, Perum BULOG juga telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, biasanya tidak lebih dari 3% dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor. Biaya demurrage, seperti halnya biaya despatch yang merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor.
