Kemitraan Industri Karet, Perkuat Produksi Hingga Harga Terjangkau

oleh -36 views
Pohon Karet
Istockphoto

Panennews.com – Pemerintah tentu tak tinggal diam melihat pekebun menjerit akibat dampak diberlakukannya EU Deforestration and Forest Degradation (EUDR) bagi pekebun Indonesia.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bergerak cepat gandeng multipihak, agar bisa memberikan solusi tepat jitu bagi pekebun untuk hadapi dampak EUDR tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran lingkup Kementerian Pertanian, agar terus mendorong produksi maupun produktivitas, kemitraan melalui penguatan kelembagaan pekebun dengan industri pengolahan.

Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, sebagian besar produksi karet Indonesia berasal dari perkebunan rakyat. Tak dapat dipungkiri harga karet yang masih fluktuatif, keterbatasan tenaga kerja penyadap, hingga konversi kebun karet ke tanaman lain.

Bahkan ditambah dampak dengan diberlakukannya EUDR juga masih menjadi tantangan karet kedepannya. Kami, terus berupaya berkolaborasi demi perkuat produksi maupun produktivitas pekebun karet.

Baca Juga :   Jenis Pupuk Tanaman Paprika, Suburkan Tanah Hingga Hasil Buahnya Lebat

Antara lain melalui pembinaan kepada pekebun untuk melakukan pengendalian tanaman karet dari serangan penyakit gugur daun, budidaya maupun pengolahan, serta pengawasan atau pengamatan kebun pekebun, sehingga hasil produksi maupun produktivitas nya tetap terjaga dan sesuai dengan persyaratan pasar global.

Lebih lanjut Andi Nur menjelaskan, langkah penting yang telah dilakukan pemerintah untuk pekebun maupun pelaku usaha industri karet.

“Salah satunya juga dengan memastikan penerbitan STD-B dan penguatan produksi maupun produktivitas karet. STD-B merupakan keterangan yang memuat secara rinci data lengkap pekebun mulai dari keterangan pemilik, asal benih hingga produksi per tahun,” jelasnya, Selasa (30/01/2024).

Andi Nur menambahkan, terkait dengan EUDR industri yang akan berhadap langsung dengan regulasi EU dan pasar ekspor.

Industri harus memiliki sistem informasi pemasok yang dapat ditelusur. Untuk itu sangat penting industri bermitra dengan kelembagaan pekebun karet agar termonitor asal usul pasokan bahan baku.

Baca Juga :   Bangun Pabrik Es Krim Terbesar di Indonesia, Investor Mamin Kucurkan Rp 2 Triliun

Petani harus segera memiliki STDB, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat pendataan, pemetaan, verifikasi sampai penerbitan STDB.

Kemudian petani karet bergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Bokar (UPPB) yang memiliki fungsi saluran pemasaran produk bokar bersih ke industri pengolahan karet.

Selain itu, pemerintah tengah mengupayakan terkait ketentuan geolokasi (titik koordinat atau polygon) perkebunan karet rakyat dengan penetapan metode ketertelusurannya, agar hasil produksi maupun produk turunan karet Indonesia tetap bisa diekspor ke wilayah UE.

“Untuk itu mari bersama-sama saling menguatkan, mulai dari syarat geolokasi, ketertelusuran atau asal usul produk dan bahan bakunya, legalitas produksi mencakup legalitas tanah, perlindungan lingkungan dan penjaminan hak tenaga kerja serta kepastian lahan deforestasi dan degradasi hutan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.