Panennews.com – Meski NTB dikenal sebagai produsen sapi yang selama ini banyak menopang kebutuhan daging di luar daerah seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga DKI Jakarta, namun sesungguhnya kebutuhan konsumsi daging di di daerah ini masih cukup tinggi.
“Para peternak baik peternak sapi, ungags, kambing ataupun kebutuhan telur di NTB selama ini belum mampu memenuhi permintaan kebutuhan akan daging di Tingkat lokal,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov NTB H Fathul Gani, Selasa (9/1/2024).
Guna memenuhi akan kebutuhan daging dan sejenisnyadan bahkan saat stok menipis itu di NTB, para pengusaha akhirnya mendatangkan daging dari luar daerah. Ini tentu berdampak pada harga daging di pasaran menjadi anjlok dan pengusaha local yang harus diutamakan turut merugi.
“Kita berharap tahun 2024 ini tidak ada lagi daging yang masuk secara ilegal ke NTB. Untuk itu pendekatan hulu yang dikedepankan. Artinya mencegah. Jangan sampai daging yang masuk dari luar daerah sudah sampai di NTB. Dan jika dikembalikan membutuhkan biaya tinggi. Lebih baik mereka dikasih edaran, terus dijelaskan prosedurnya cara memasukkan daging dari luar daerah, termasuk perizinan dan sisi kesehatan,’’ ujarnya.
Menurutnya, beberapa waktu lalu ada oknum pengusaha yang memasukkan daging ayam dari luar daerah. Pengusaha yang memasukkan daging tersebut belum memiliki izin dari Pemprov NTB selaku pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan izin bersama dengan Balai Kesehatan Pelabuhan.
Bagi yang memasukkan daging dari luar daerah, tentu prosedur dan persyaratan semua sudah dipenuhi. Dalam hal ini ia meminta OPD terkait harus dipastikan stok jumlah kebutuhan daging, baik daging sapi, ayam dan juga telur.
Pihaknya tidak ingin masyarakat khawatir, karena stok kebutuhan belum dilakukan pemetaan.
‘’Jangan sampai membuat masyarakat khawatir. Dalam hal ini instansi berwenang harus memastikan jumlah stok seperti sapi, ayam, telur dan lainnya tersedia. Kalau memang dari sisi stok kurang, mau tidak mau kita harus mendatangkan dari luar daerah. Nah untuk mendatangkan dari luar daerah itu harus melalui prosedur. Jangan sampai prosedurnya ilegal, sehingga merugikan konsumen,’’ tandasnya.
