Kebijakan Perlindungan, Komitmen Pemprov Jateng Sejahterakan Nelayan Kecil

oleh -22 views
Dok. KKP
Dok. KKP

Panennews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di wilayahnya.

Komitmen itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat menemui perwakilan Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/10/2023).

Dikatakan, hingga kini pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, kecil terus dilakukan pemprov bersama IOJI.

Termasuk, pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan sosialisasi asuransi nelayan.

Kerja sama Pemprov Jateng dengan IOJI, terang Nana, sudah terjalin lama. Pada Mei 2023 lalu juga telah ditandatangani nota kesepahaman dalam bidang penguatan perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, serta nelayan buruh di Jateng.

Baca Juga :   Meski Terancam Punah, Ternyata Belut Pita Punya Fakta Menarik

Nana menyatakan, kehadiran IOJI dinilai penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah.

“Kami ingin nelayan kami sejahtera dan kualitas meningkat. Strateginya seperti apa sedang disiapkan. Juga terkait perlindungan nelayan kita,” kata dia.

Sementara itu, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa menilai, Pj Gubernur Jawa Tengah memiliki perhatian tinggi dengan nelayan kecil.

Lebih lanjut, perhatian itu dianggapnya selaras dengan fokus IOJI, yang berupaya memberikan fasilitas terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil.

Baca Juga :   Dorong Kualitas Garam Bima Pemprov NTB Kerjasama dengan Universitas Trunojoyo

“Ini nyambung, karena memang kami sedang mengerjakan soal Pergub perlindungan nelayan kecil, karena Perda sudah ada,” kata dia.

Terkait perlindungan nelayan kecil, dia memaparkan, IOJI bersama Pemprov Jateng sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil. Konsultasi publik itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi.

Dengan mengetahui berbagai persoalan itu, ia bisa melakukan upaya pencegahan maupun cara mengatasinya, baik dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur maupun Perda.

“Dari situ kami akan lihat efektivitasnya, bagaimana tentang kebijakan ini. Lagi-lagi menurut saya, memang pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi penting,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.