Panennews.com – Komisi VII melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (17/07/2023).
Agenda ini dilaksanakan guna mendorong optimalisasi sawit, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimana salah satunya melalui penerapan aspek ‘Environmental, Social, and Governance’ (ESG). Karena dalam rangka untuk peningkatan nilai tambah industri kelapa sawit bagi masyarakat, dan Pemerintah juga harus terus mengembangkan industri hilir kelapa sawit.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mitra Komisi VII DPR RI diantaranya Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Kepala BRIN adalah pengawasan kinerja sektor industri hilir kelapa sawit.
Lebih lanjut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII yang dipimpin oleh Anggota Komisi VII Mukhtarudin ingin memastikan perkembangan sektor industri hilir kelapa sawit secara nasional. Karena industri hilir kelapa sawit di Kalteng belum optimal, karena masih berfokus pada produksi ‘Crude Palm Oil’ (CPO) dari Tandan Buah Segar (TBS).
“Kita akan mempersiapkan, tidak lanjut dari pada pertemuan malam ini antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan BRIN, dengan pelaku usaha untuk membuat Roadmap untuk kedepannya, dalam rangka untuk optimalisasi sawit khususnya di Kalimantan Tengah. Sehingga apa yang diperlukan seperti regulasi, aturan dan insentif, kita akan mempersiapkannya untuk meningkatkan hilirisasi sawit,” tutur Mukhtarudin.
Diketahui, Pemerintah Indonesia mendorong kebijakan hilirisasi kelapa sawit. Kebijakan ini berpotensi penting demi meningkatkan perekonomian negara melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, peningkatan devisa ekspor, hingga memperluas lapangan pekerjaan.
Sebab itu, mewakili Komisi VII DPR, Mukhtarudin berupaya menggali informasi terkini tentang perkembangan dan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pengusahaan sektor kelapa sawit.
Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan akan menyerap aspirasi dari asosiasi kelapa sawit setempat sekaligus pemerintah daerah yang akan ditindaklanjuti bersama para Anggota Komisi VII DPR dengan mitra terkait.
“Dengan catatan kita, hilirisasi ini dimana infrastruktur di Kalimantan Tengah ini masih belum optimal sehingga ini membuat investor tidak membuat hilirisasi banyak di Kalimantan Tengah, kedepannya lebih baik hulunya dan hilirnya tetap di Kalimantan Tengah saja untuk distribusi ke Internasional,” tutupnya.
