Panennews.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN)
MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, SPBU Nelayan sangat dibutuhkan guna memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi.
“Program SPBUN merupakan solusi bagi nelayan yang memiliki kapal ukuran 10 GT ke bawah untuk mendapatkan harga solar sesuai dengan harga resmi Rp6.800/liter,” kata Teten dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/06/2023).
Menurut data yang ia peroleh, nelayan menghabiskan biaya produksinya 60 persen untuk membeli solar. Hal itu diperberat lagi dengan mereka harus membayar solar di harga yang tinggi.
“Nelayan membelinya dengan harga mahal Rp 11.000 sampai Rp 12.000 sehingga pengeluaran nelayan tinggi dan kesejahteraannya tergerus,” kata Teten.
Maka dari itu, ia mengatakan KemenKopUKM bersama Kementerian BUMN, Pertamina, dan BRI menghadirkan SPBU Nelayan Program Solar untuk Koperasi (Solusi).
Selain itu, Teten juga mengatakan dari 11 ribu desa nelayan, hanya ada 388 SPBU bersubsidi. Akibatnya, sebagian besar nelayan membeli solar dengan harga di atas harga pasar.
Saat ini, kata Teten, baru ada tujuh SPBU Nelayan sebagai piloting, tetapi Presiden Jokowi telah meminta untuk membangun 250 SPBU Nelayan.
Lebih lanjut, dengan nilai pembangunan satu SPBU Nelayan sebesar Rp250 juta, target pembangunan 250 SPBU Nelayan diharapkan dapat segera tercapai menggandeng BRI dan Pertamina.
Sementara itu, Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu juga menekankan bahwa SPBUN Solusi hanya dikelola oleh koperasi dan meminta nelayan-nelayan dapat berkonsolidasi dalam sebuah koperasi.
“Lewat SPBUN, nelayan dapat membeli solar bersubisidi melalui aplikasi MyPertamina. Dengan demikian nelayan punya jatah solarnya di SPBUN, karena datanya sudah terekam by name, by address, by volume. Tidak akan ada lagi nelayan yang membeli solar di tengah laut,” tutup Teten.
