Panennews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti katakan hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia akan lebih kuat dan berdampak bagi rakyat kedua negara apabila melibatkan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan skema kerjasama dan kemitraan strategis.
Hal itu diutarakan LaNyalla dalam pertemuan dengan Menteri Industri dan Perdagangan New South Wales, Australia, Anoulack Chanthivong di Sydney, Sabtu (06/05/2023).
Pada September tahun 2015 lalu, Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb berkunjung ke Jakarta dengan membawa serta 350 pengusaha besar untuk bermitra dengan Indonesia.
Tapi mereka berurusan dengan perusahaan- perusahaan besar, sehingga tak melibatkan lebih dari 60 juta unit usaha kecil dan mikro yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia.
“Saat ini yang kami butuhkan adalah memberdayakan usaha-usaha kecil dan mikro di berbagai kabupaten/kota, agar bisa tercipta banyak lapangan pekerjaan dan jurang kesenjangan bisa dipersempit. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan demokrasi ekonomi yang kami advokasi di DPD RI,” kata LaNyalla.
Lebih lanjut, semoga pemerintah Australia dapat mendorong kebijakan ekonomi ke arah itu untuk ikut menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat di daerah-daerah Indonesia, yang juga akan menguntungkan bagi investor dan pebisnis Australia.
Selain itu, LaNyalla juga menambahkan Indonesia yang semakin sejahtera dan stabil secara sosial-ekonomi akan bermanfaat bagi stabilitas Australia. Begitu sebaliknya kalau terganggu stabilitas sosial-ekonominya bisa membuat Australia terdampak juga.
Sementara itu, Menteri Anoulack Chanthivong katakan, ia sepakat dengan LaNyalla. Bahwa kerjasama ekonomi bilateral harus bersifat inklusif, guna memanfaatkan semua potensi yang bisa dikembangkan, karena Australia dan Indonesia harus tumbuh secara bersama-sama sebagai dua negara tetangga yang saling mendukung, saling melengkapi, dan saling membutuhkan.
Lebih jauh, LaNyalla menimpali bahwa potensi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan demokrasi ekonomi yang kini diadvokasi oleh DPD RI.
“Bukan saja karena penduduk Indonesia sudah berjumlah 280 juta tetapi lebih dari itu karena peran Indonesia sangat penting bagi stabilitas kawasan ASEAN dan Pasifik Selatan terlebih lagi dari sektor UMKM.” tutupnya.
