Jelang Idul Fitri, Komisi IX Ungkap Perlu Pengawasan Pangan

oleh -16 views
AFR_600704
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Foto : Arief/nr

Panennews.com – Wakil ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika menjelang dan saat bulan Ramadan merupakan isu tahunan.

Masyarakat banyak yang membuat takjil untuk dijual maupun dibagikan di masjid, di panti asuhan, dan di pinggir jalan sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya minat dan daya beli masyarakat terhadap produk-produk tertentu.

Oleh karenanya, menurutnya, perlu pengawasan makanan dan minuman guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari pangan tersebut agar layak dikonsumsi masyarakat,”. Ungkap Nihayatul saat memimpin pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Kepala BPOM Lampung, Kepala Dinas Lampung, dan Kepala BPJS cabang Lampung, Sabtu (01/04/2023).

Selain itu, Anggota dari Fraksi PKB itu juga menjelaskan untuk penguatan dalam pengawasan makanan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Juga :   Legislator Tolak Impor 2 Juta Ton Beras Untuk Pemenuhan CBP

Inpres tersebut ditujukan beberapa di antaranya kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan.”. Tutur Ninik.

Lebih lanjut, Nihayatul menerangkan berdasarkan data hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan yang dilakukan BPOM pada Ramadan dan Jelang Hari Raya Idulfitri 1443 H/Tahun 2022 yang lalu, persentase sarana dan jumlah produk Tidak Memenuhi ketentuan (TMK) sebesar 31,65 persen, dan untuk pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang mengandung bahan yang dilarang yang digunakan pada pangan sebesar 1,51 persen pada tahun 2022.

“Seperti Formalin (0,72 persen), Rhodamin B (0,45 persen), dan Boraks (0,34 persen). Selain itu masih ditemukan juga sebanyak 31,65 persen sarana peredaran yang tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan rusak, kedaluwarsa, dan Tanpa Izin Edar, terdiri dari 576 sarana ritel, 22 distributor, 2 gudang e-commerce, dan 1 importir.”. Ujarnya.

Baca Juga :   Masih Sering Tertukar Mana Gula Aren dan Gula Merah? Ini Ciri-cirinya

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menegaskan, pengawasan pangan selama bulan Ramadan menjadi hal penting agar masyarakat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman dan sehat.

Karena itu, beraneka ragam makanan dan minuman maupun takjil yang dijajakan perlu dipastikan kelayakan konsumsi dan keamanannya.

“Guna melindungi masyarakat dan memastikan keamanan pangan yang beredar di pasar, kita harus bersama-sama bergandengan tangan, memastikan makanan dan minuman yang beredar di Provinsi Lampung selama bulan Ramasan adalah makanan dan minuman yang layak konsumsi, sehat dan bermutu,”. Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.