Panennews.com – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi melalui Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) terus mendorong Pengembangan Korporasi Pertanian di Kabupaten Kuningan.
Adapun hal ini sebagai implementasi proyek strategi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 .
Asdep IPW, Djoko Hartoyo memimpin Rapat “Pembahasan Kegiatan di Kabupaten Kuningan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan” di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Sabtu, (11/03/2023).
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut, untuk mempersiapkan program kegiatan 2023 dan 2024 di sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Kuningan berdasarkan Perpres 87 tahun 2021.
“Pemkab Kuningan mengarahkan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Desa dengan potensi hortikultura seperti cabai, kentang, dan tomat. Melalui Korporasi Pertanian, produksi pertanian diharapkan bisa meningkat hingga 7 persen,”. Ungkapnya.
Selain itu, Djoko juga memaparkan bahwa Perpres 87 tahun 2021 khususnya di bidang pertanian membahas tentang daya saing kawasan, pengembangan kawasan agribisnis berbasis korporasi petani, peningkatan infrastruktur dasar, seperti Jalan Usaha Tani (JUT), saluran irigasi, dan cetak sawah baru; serta pengembangan pusat penelitian.
“Nantinya akan ada pertemuan kembali. Kami harap output dari pertemuan ini, Pemkab Kuningan sudah menyiapkan proposal dan dokumen yang dibutuhkan. Kendala yang ada, segera komunikasikan supaya ada tindak lanjut di pertemuan minggu depan. Khusus pertanian di Kabupaten Kuningan, alhamdulillah sudah dapat lampu hijau dari Kemenkeu dan Kementan. Untuk tahun 2024 sudah dianggarkan Rp 2,9 miliar untuk pengembangan subsektor hortikultura,”. Lanjutnya.
Sementara itu, Perwakilan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan, Andi menyebut, secepatnya akan melengkapi kekurangan terkait proposal grand design pengembangan pertanian di Kabupatan Kuningan.
“Konsen kami ada pada moda transportasi pertanian, korporasi petani, pasokan pupuk murah, dan peningkatan kapasitas petani serta penyuluh. Kami berharap nilai tukar petani ini bisa meningkat,”. Ujar Andi.
Sebagai informasi, korporasi petani merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas petani. Para petani terdorong untuk berkelompok. Gabungan dari banyak kelompok tani kemudian dikumpulkan menjadi jumlah yang lebih besar lagi sehingga memiliki skala ekonomi yang efisien dan berada dalam sebuah korporasi.
Lebih lanjut, Dengan korporasi petani didorong untuk lebih mandiri dan bisa mendapatkan akses terhadap permodalan yang lebih luas.
