Kontrol Pupuk Subsidi, DPD RI Minta Peran PPL Ditingkatkan

oleh -47 views
Ilustrasi Pupuk Organik Foto pinterest
Ilustrasi Pupuk Organik - Foto : Pinterest

Panennews.com – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melalui kementerian pertanian dan pemerintah daerah.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.

Permintaan ini disampaikan Sultan menyusul masih adanya kasus penyelewengan pupuk subsidi pemerintah oleh oknum yang sangat merugikan petani di banyak daerah.

Adapun SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Lebih lanjut, penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

“Manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah. Hal ini tentu bisa diminimalisir jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani”. Ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (21/03/2023).

Baca Juga :   Harga Bawang Merah Hancur, Petani Jual Rp8.000

Aktivitas Petani terkait waktu tanam dan jenis komoditi, kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, pasti bisa terindentifikasi oleh para penyuluh. Data inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani.

“Artinya rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani dalam membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan. Penggunaan teknologi khusus seperti chip juga belum tentu efektif untuk mengantisipasi modus para mafia di lapangan”. Tegas Sultan.

Baca Juga :   Tanam Jagung Perdana Di Konawe, Mentan Amran : Indonesia Jadi Negara Super Power

Selain itu, Sultan juga menerangkan bahwa Selama ini mekanisme pengawasan penyaluran pupuk subsidi hanya dilakukan oleh Komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3).

“Pencegahan penyelewengan pupuk subsidi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses saling mengontrol dan mendukung agenda pembangunan pertanian. Di sisi lain, Para penyuluh pertanian juga harus diberikan insentif yang cukup oleh pemerintah’’.Tutur Sultan.

Lebih jauh, Penyelewengan dan salah sasaran subsidi pupuk, tambahnya, menjadi salah satu alasan dibalik dipangkasnya anggaran, jenis pupuk subsidi serta jenis komoditi oleh pemerintah. Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan bagi biaya produksi petani.

“Petani dan penyuluh pertanian harus membangun misi pengawasan kolektif dalam proses distribusi pupuk. Jangan sampai ada kesenjangan pemilikan dnq penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani”. Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.