Panennews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memfasilitasi unit pengolah ikan agar bisa ekspor. Hal ini terlihat dari kemudahan pengurusan sertifikat hazard analysis and critical control point (HACCP) sebagai jaminan kualitas produk.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pamuji Lestari mengatakan permohonan sertifikasi HACCP dalam proses integrasi sistem melalui sistem OSS (oss.go.id) dan setiap permohonan menggunakan izin 1 ID yang tidak dapat digunakan berulang.
“Jadi memang negara-negara tujuan ekspor mensyaratkan sertifikat HACCP, dan sekarang pengurusannya lebih mudah karena langsung ke sistem OSS,”. Ungkap sosok yang akrab disapa Tari saat sosialisasi Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di Jakarta, Selasa (31/01/2023 ).
Selain itu, proses integrasi penerbitan sertifikat HACCP secara elektronik oleh OSS atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, telah memasuki tahap user acceptance testing. BKIPM bersama Kementerian Investasi BKPM telah melakukan 4 kali proses dalam rangka penyempurnaan sistem dan meminimalkan terjadinya kendala dalam implementasinya. Tari memaparkan bahwa HACCP sekaligus menjadi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) serta memiliki format persyaratan bilingual.
“Kemudahan yang tak kalah penting ialah sertifikat ini tidak perlu lagi dilegalisir dan diterbitkan secara elektronik,”. Ungkap Tari.
Lebih lanjut, Khusus kepada yang berorientasi ekspor, Tari menyebutkan negara-negara seperti Tiongkok, Arab Saudi dan Taiwan mewajibkan HACCP sebagai bagian dari jaminan kualitas produk.
Tari berharap kemudahan ini semakin meningkatkan eksportasi produk perikanan yang dihasilkan oleh UPI.
“Disinilah mandat kami sebagai jaminan kualitas mendampingi UPI untuk mengurus HACCP agar bisa menjangkau pasar ekspor,”. Tutupnya.
