Panennews.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi program prioritas. Diantaranya yang menarik Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa yakni rumah produksi bersama atau factory sharing dan stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan.
Sebagai wakil daripada wilayah Maluku yang memiliki wilayah laut 92,6 persen, Hendrik pun meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk memasukkan Provinsi Maluku dalam program prioritas tersebut. Supaya masyarakat Maluku bisa turut merasakan keadilan dari kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM., apalagi provinsi itu memiliki porsi wilayah lautan sampai 92,6% dan memasok 37 persen kebutuhan ikan nasional.
“Bapak bisa bayangkan betapa banyak orang-orang di Maluku menggantungkan hidupnya kepada sektor perikanan. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Menteri adalah kebijakan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan itu Pak, saya minta Pak, sebagai wakil Maluku saya minta Bapak perhatikan Maluku Pak,”. Ungkap Hendrik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/02/2023).
Selain itu, Legislator Dapil Maluku itu merasa selama ini kebijakan-kebijakan di sektor perikanan dari pemerintah untuk Maluku masih belum memadai.
“Terus terang saja, kebijakan-kebijakan di sektor perikanan itu kami sebagai wakil Maluku merasa justru kami yang paling banyak punya ikan diambil pada negara ini, memberi devisa kepada negara,”. Tutur Hendrik.
Sementara itu, Hendrik berharap Kementerian Koperasi dan UKM untuk juga memperhatikan wilayah Timur seperti Papua dan Maluku. Ia menjelaskan dari sudah ada tiga buah rumah produksi bersama yang dibangun kementerian terkait yakni di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan di Nusa Tenggara Timur, namun ia mengaku tidak melihat ada satupun dibangun di kawasan Papua atau Maluku.
“Saya memohon juga kepada Bapak Menteri, tolong kebijakan pemerataan ini juga ada dalam hati dan pikiran bapak, bapak tambah satu lagi rumah produksi atau factory sharing itu di Maluku Pak. Jadi kita bisa merasakan keadilan dari kebijakan Kementerian Koperasi UKM,”. Tutupnya.
