Komisi IV : Pembebasan Lahan Hutan Untuk Prioritas Masyarakat

oleh -43 views
IMG_5912
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Foto : Dipa/nr

Panennews.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pelepasan lahan hutan di Desa Kota Niur, Provinsi Bengkulu tidak mengarah pada upaya perlindungan masyarakat yang sudah tinggal secara turun temurun. Sebab banyak kawasan perkebunan sawit dan pertambangan berada di kawasan hutan.

“Pemerintah pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus bisa menertibkan wilayah konservasi. Jika pembebasan lahan hutan tersebut mengarah pada perluasan”. Ungkap Dedi saat kunjungi Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (02/02/2023).

Selain itu, politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kedatangannya ke Bengkulu dapat membantu memberikan solusi.

Baca Juga :   Pemerintah Larang Konsesi 65 Juta Hektar Lahan Hutan dan Gambut

Adapun pelepasan Hutan Buru nantinya dapat dikelola menjadi hak masyarakat. Melihat sejauh ini Hutan Buru sudah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat sekitar.

“Ketika negara tampil, misalnya, pemasukan kawasan Hutan Buru ini uangnya masuk ke kas negara lewat KLHK. Kemudian uangnya ke mana? Ingin saya, uangnya balik lagi ke sini. Untuk apa? Supporting masyarakat bertani, supporting masyarakat bercocok tanam, supporting masyarakat mengelola hutan produksi, serta supporting masyarakat untuk infrastruktur, harusnya, kan, gitu,”. Tegasnya.

Namun dalam pelaksanaanya, Dedi menambahkan agar proses pelepasan Hutan Buru dilakukan secara transparan, adil dan sesuai aturan.

Baca Juga :   Produk Kayu Olahan Indonesia, Bukukan Transaksi Hingga USD 3,1 Juta

“Penyelesaian yang tidak sesuai tujuan dan aturan, akan menimbulkan konflik. Apalagi, jika proses tersebut ditunggangi oleh kepentingan ekonomi dan tidak memperhatikan asas kelestarian hutan, serta lingkungan hidup,”. Ungkapnya.

Sementara itu, Ke depan ia bersama Anggota Komisi IV lainnya segera mengadakan rapat kerja di Senayan. Tujuannya, segera mempercepat proses pelepasan tanah dan pelepasan kawasan hutan yang nanti akan diberikan kepada masyarakat.

“Ke depannya kami akan mengadakan rapat kerja dengan KLHK. Saya harap program pelepasan lahan ini bisa masuk ke dalam program prioritas. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi konflik dan ketidakadilan,”. Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.