Panennews.com – Peluncuran dokumen transformasi yang memuat rekomendasi kebijakan tata kelola kelautan untuk mencapai ekonomi laut berkelanjutan ini dilaksanakan pada di Jakarta, Kamis (03/12).
Melalui pesan video, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menguatkan jati diri sebagai negara maritim. Presiden juga meyakini jika laut dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sumber daya maritim Indonesia akan mampu mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan menjadi modal utama pembangunan berkelanjutan kedepan.
“Pandemi Covid-19 bukan saja kesempatan menekan tombol reset tapi menata semuanya untuk sebuah lompatan besar. Untuk melakukan big action and big transformation. Ini harus juga dilakukan dalam mengelola laut. Komitmen Indonesia sangat kuat untuk mewujudkan laut dunia yang sustainable melalui transformasi ekonomi yang telah dicanangkan dan diterapkan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan pengelolaan laut yang berkelanjutan akan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berharap agar aspek keberlanjutan dijalankan seiring dengan aspek pembangunan terutama untuk kesejahteraan masyarakat kecil.
“Kerja sama dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting. Kita memerlukan kemitraan para pihak, kita membutuhkan kemitraan global, kita perlu kepemimpinan global kolektif,” tegas Presiden.
Lebih lanjut Presiden meminta Ocean Panel menjadi motor penggerak revolusi mental global untuk menjaga laut.
“Peluncuran dokumen transformations adalah sebuah awal yang baik sebagai panduan bersama dalam memanfaatkan laut. Laut adalah masa depan kita. Mari bekerjasama mencapai pembangunan ekonomi laut berkelanjutan. A Vision for Protection, Production and Prosperty,” ajak Presiden.
Selain Presiden Jokowi, 13 Kepala Negara lainnya yaitu Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal juga telah meluncurkan dokumen transformasi dan berkomitmen mengelola secara berkelanjutan hampir 30 juta kilometer persegi perairan nasionalnya di tahun 2025.
Sementara itu, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) ad Interim Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe saat membuka acara peluncuran dokumen transformasi menyebutkan bahwa para pemimpin dunia memahami laut adalah pusat kehidupan di bumi, mata pencaharian manusia, dan ekonomi, tetapi juga mengakui bahwa kesehatan laut sedang berada dalam ancaman akibat polusi, penangkapan ikan berlebih, dan perubahan iklim.
“Inilah alasan mengapa dua tahun lalu, negara anggota Ocean Panel bertekad untuk mengembangkan rangkaian rekomendasi transformatif untuk menghadirkan ekonomi laut berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi semua orang dimana pun dan melindungi laut secara efektif. Hasilnya adalah agenda aksi laut baru yang jika dicapai dapat membantu menghasilkan makanan 6 kali lebih banyak dari laut, menghasilkan 40 kali lebih banyak energi terbarukan, mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan, dan berkontribusi terhadap seperlima pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang diperlukan agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5°C,” urai Tebe.
