Panennews.com – Pembangunan infrastruktur skala besar menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Tidak hanya memperluas konektivitas daratan melalui pembangunan jalan raya di Jawa dan Sumatera, pembangunan infrastruktur air yang intensif juga menjadi prioritas utama pemerintah. Diketahui terdapat 65 bendungan besar yang dibangun pada rentang waktu 2019-2024.
Perkembangan ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, produktivitas tanaman, ketersediaan air, dan listrik. Namun demikian, infrastruktur air ini dapat mengganggu keberlanjutan kehidupan ekosistem ikan di perairan darat terutama di sungai Indonesia karena jalur migrasi ikan terganggu oleh pembatas.
“Strategi mitigasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perikanan darat. Ada beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan bendungan ataupun bendung, termasuk tertutupnya konektivitas ikan, sedimentasi di air, penurunan kualitas air dan unsur hara, perubahan habitat, serta pengalihan sistem irigasi,” tutur Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja.
Hal tersebut disampaikan Sjarief secara daring dalam sambutannya pada Workshop Pengelolaan Sumber Daya Air yang Mendukung Perlindungan Biodiversitas Perairan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh SEAFDEC/IFRDMD dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), pada 5 Oktober 2020.
“Perikanan darat memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Kontribusinya dalam hal pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan kesejahteraan gizi sangat nyata baik secara ekonomi dan budaya. Pada dasarnya, keberlanjutan perikanan tangkap darat sangat tergantung pada kualitas habitat dan ekosistem perairan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya teknologi dan kebijakan yang didesain berdasarkan pada perilaku migrasi ikan dan kemampuan berenang spesies asli dan ramah biodiversitas,” terang Sjarief.
