Kembali ke Merauke. Nyali tim YKPN terjun ke Merauke tak lepas dari gregetan menyaksikan rencana pemerintah RI menjadikan Merauke Lumbung Pangan Nasional sejak periode 2004-2008 yang tak kunjung terwujud. Periode itu dikenal program Merauke Food Estate. Rencana lumbung pangan nasional di Merauke dilanjutkan pada masa pemerintahanan Jokowi.
Selain itu, merupakan wujud nyata dari pelaksanaan MoU 2017 antara YKPN yang dipimpin Soud Aminah dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI. Ruang lingkup MoU ini mengembangkan cetak sawah, peternakan, dan tanaman pangan atau tanaman industri menggunakan model pertanian terintegrasi.
Terjalinnya MoU ini juga perwujudan dari program Nawa Cita ke-3 periode 20014-2019. Berupa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
Sebagai kawasan perbatasan negara berkontur tanah datar subur yang dialiri dari anak-anak sungai Maro sepanjang musim, potensi Merauke menjadi lumbung pangan nasional memang sangat besar. Daerahnya sangat luas dengan populasi masih sedikit.
BPS 2018 mencatat: total luas daratan Merauke 46.791 km2 dengan luas perairan 5.089 km2. Luas daratannya mencapai 14.67 persen dari keseluruhan Provinsi Papua. Jumlah ini mengukuhkan Merauke sebagai kabupaten terluas di Indonesia. Populasi penduduknya mencapai total 278.200 jiwa; tersebar di 20 kecamatan/distrik, 11 kelurahan dan 179 kampung.
Presiden Jokowi pernah memaparkan mengenai potensi besar pertanian Merauke ini dalam pidatonya saat panen raya di atas sawah seluas 300 ha sawah milik PT. Parama Pangan Papua di Kampung Wapeko, Distrik Kurik, 10 Mei 2015. Di hadapan sekitar 500 petani, Menteri Pertanian RI, dan Bupati Marauke, Presiden RI saat itu berharap agar Merauke menjadi pusat pertanian modern pertama di Indonesia. Harapan ini sangat logis.
Jokowi menghitung: dengan total 4,6 juta ha lahan pertanian potensial Merauke serta target panen 8 ton/ha dan 3 kali panen dalam setahun, maka akan ada 60 juta ton padi yang dihasilkan. Hasil ini setara dengan jumlah produksi beras nasional 2015. Dengan demikian, kata Jokowi, Merauke tidak hanya akan menjadi lumbung pangan nasional, tapi juga lumbung pangan berbasis ekspor. Ketergantungan dunia terhadap pangan akan muncul di Merauke. Targetnya 3 tahun tercapai.
Tahun 2015, Kementrian Pertanian (Kementan) 2014-2019 menargetkan akan tersedia 1,2 juta ha sawah dengan total investasi Rp 28 triliun di Merauke. Terbagi melalui investasi BUMN Rp 21 triliun atau 70 persen dari total area 1,2 juta ha sawah selama 2016-2019. Selebihnya atau 30 persen (250 ribu ha) digarap swasta setiap tahun.
Sayangnya, sampai 2018, Kementan baru mampu mencetak 8 ribu ha sawah di Merauke. Ditjent Prasarana dan Sarana Pertanian, Juli 2018 mencatat, luasan ini mencakup 2.115 ha pada 2015; 2000 ha pada 2016; 3.000 ha pada 2017; dan Juli 2018 seluas 800 ha. Pencapaian ini tentu masih sangat jauh dari potensi lahan pertanian Merauke. Coba simak data dari kementrian ini sendiri.
Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementan RI merekam: terhampar 2,69 juta ha lahan pertanian Merauke yang cocok untuk sawah. Lahan ini tersebar di Aeral Penggunaan Lain (APL) sekitar 285,58 ribu ha; Hutan Produksi sekitar 755,34 ribu ha; Hutan Produksi Konversi sekitar 827,21 ribu ha; dan kawasan hutan lainnya sekitar 826,84 ribu ha.
Sayangnya lagi, meski digadang-gadang sebagai lumbung pangan nasional, produktivitas panen pun masih rendah. BPS 2018 mencatat: produktivitas pertanian padi Merauke baru mencapai 4,39 ton/ha dengan luas tanam 49,322,75 ha, luas panen 47,444,25 ha, dan luas produksi 208.206,38 ton.
