Panennews.com – Pemerintah RI melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini terus mengupayakan serta mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang dicetuskan oleh presiden Jokowi.
Dalam acara Seminar Nasional bertajuk ‘Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi’ di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, kemarin, Selasa (6/8/2019), Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menyatakan bahwa apa yang telah dicapai lima tahun sebelumnya akan dilakukan perbaikan, pemantapan serta akselerasi.
“Cetak biru untuk poros maritim di Indonesia sudah tersedia sejak tahun2014. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia”. ujarnya.
Maka dari itu wujud sebagai upaya langkah tersebut, maka Sjarief mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerapkan lima pilar utama, yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; infrastruktur dan konektivitas; diplomasi maritim; serta pertahanan dan keamanan
Akan tetapi yang masih menjadi kendala selama ini diantaranya masih adanya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing; perlunya sertifikasi produk perikanan dan kualitas SDM; kurangnya infrastruktur penunjang; perlunya pembenahan sistem logistik dan transportasi laut yang terintegrasi; penurunan minat rumah tangga nelayan; hingga stunting pada anak karena kurang mengonsumsi ikan. Maka dari itu perbaikan, pemantapan serta akselerasi sangat diperlukan dalam lima tahun mendatang.
Stok Ikan
Di sisi kebutuhan stok ikan, Indonesia membutuhkan 50 kg ikan per orang per tahun. Dengan demikian jumlah penduduk Indonesia 260 juta, maka besaran tingkat konsumsi ikan dalam negeri bisa mencapai 12.8 ton. Sehingga ada surplus sekitar 4 ton yang bisa untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
Peningkatan stok ikan juga secara otomatis meningkatkan penghasilan nelayan. Terlihat dari kenaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari 104,63 di tahun 2014 menjadi 113,28 di 2018. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP juga meningkat dari 106,45 di 2014 menjadi 118,87 di 2018 (Sumber data: BPS 2018). Hal ini dapat dijadikan indikator peningkatan nilai kesejahteraan nelayan saat ini.
